Modifikasi P3B Indonesia-Yordania Lewat MLI, DJP Rilis Surat Edarannya

“Surat edaran dirjen pajak ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam konvensi yang berlaku untuk P3B Indonesia-Yordania dapat berjalan sebagaimana mestinya,” bunyi tujuan SE-5/PJ/2025, dikutip pada Rabu (4/6/2025).

Berdasarkan SE-5/PJ/2025, MLI Indonesia-Yordania berlaku bagi Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2020. Sementara itu, MLI Indonesia-Yordania bagi Yordania berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ketentuan dalam MLI Indonesia-Yordania sehubungan dengan pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN) berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025, baik di Indonesia maupun di Yordania.

“...ketentuan dalam konvensi yang diadopsi...berlaku efektif untuk P3B Indonesia-Yordania: sehubungan dengan pajak-pajak yang dipotong atau dipungut di negara sumber atas pembayaran kepada atau dikreditkan oleh subjek pajak luar negeri, apabila kejadian yang menimbulkan pajak terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di Indonesia dan Yordania,” bunyi SE-5/PJ/2025.

Sementara itu, ketentuan MLI sehubungan dengan pajak lainnya yang dikenakan pada tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026 di Indonesia dan tanggal 28 Agustus 2025 di Yordania.

SE-5/PJ/2025 pun memerinci pokok-pokok pengaturan dalam P3B Indonesia-Yordania yang diubah melalui MLI. Selain itu, SE-05/PJ/2025 melampirkan naskah hasil modifikasi (naskah sintesis) P3B Indonesia-Yordania dalam bahasa Inggris yang telah dimodifikasi.

“Naskah tersebut hanya digunakan untuk memahami dampak pemberlakuan Konvensi terhadap P3B Indonesia-Yordania” bunyi SE-05/PJ/2025.

Sebagai informasi, MLI merupakan modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak tanpa melalui proses negosiasi bilateral untuk meminimalisasi potensi pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Simak Apa Itu MLI?

Indonesia telah meratifikasi MLI sejak 2019 dengan diterbitkannya Perpres 77/2019. Dalam perpres tersebut, Indonesia mencantumkan P3B sebagai covered tax agreement (CTA) untuk dimodifikasi secara serentak melalui MLI.

Tanpa MLI, suatu P3B hanya dapat direvisi melalui negosiasi ulang secara bilateral. Dengan kata lain, adanya MLI membuat P3B dapat direvisi secara serentak tanpa perlu proses negosiasi bilateral yang panjang. (rig)