Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Konsekuensinya, otoritas pajak menilai bahwa nasabah yang memanfaatkan jasa asuransi tersebut akan membayarkan dua komponen biaya yang memiliki perbedaan perlakuan PPN. Komponen tersebut yakni “premi asuransi” yang dikecualikan dari pengenaan PPN serta “biaya jasa penitipan investasi” yang termasuk objek PPN.

Berdasarkan uraian di atas, otoritas pajak melakukan koreksi positif yang menetapkan bahwa seharusnya ada pemungutan PPN atas pembayaran jasa penitipan investasi. Dalam hal ini, wajib pajak belum melaporkan adanya PPN yang dipungut atas transaksi tersebut.

Sebaliknya, wajib pajak tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan. Sebab, wajib pajak menilai bahwa semua jasa yang disediakan oleh perusahaan asuransi merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha asuransi yang dikecualikan dari pengenaan PPN sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 s.t.d.d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (UU PPN). Dengan demikian, produk unit link seharusnya juga dikecualikan dari pengenaan PPN.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan DDTC.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bahwa produk unit link adalah nama jenis produk asuransi jiwa sehingga penyerahan produk tersebut termasuk ke dalam penyerahan jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan permohonan banding yang diajukan wajib pajak sudah tepat dan benar.

Terhadap permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. PUT.22004/PP/M.V/16/2010 tanggal 8 Februari 2010, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 3 Juni 2010.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif DPP PPN atas penyerahan jasa asuransi unit link masa pajak Januari hingga Desember 2005 sebesar Rp22.610.900.974 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Dalam perkara ini, Pemohon PK tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPN senilai Rp22.610.900.974.

Sebagai informasi, Termohon PK merupakan perusahaan asuransi yang menyerahkan jasa berupa produk asuransi jiwa unit link. Menurut Pemohon PK, produk tersebut terdiri atas dua unsur, yakni unsur asuransi dan unsur investasi.

Terkait unsur asuransi dalam produk unit link, terdapat biaya yang harus dibayarkan konsumen berupa premi untuk menjamin risiko hidupnya. Pemohon PK menilai bahwa pembayaran premi tersebut memang tidak dikenakan PPN karena terkait usaha asuransi.

Namun demikian, sengketa muncul karena adanya unsur investasi dalam produk unit link yang dinilai Pemohon PK sebagai objek PPN. Menurut Pemohon PK, terdapat penagihan biaya penitipan investasi yang dilakukan Termohon PK kepada nasabah karena adanya unsur investasi tersebut.

Lebih lanjut, Pemohon PK berpandangan bahwa produk unit link tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Sebab, produk tersebut tidak disebutkan secara eksplisit sebagai produk asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Usaha Perasuransian). Dengan demikian, kegiatan investasi dalam produk unit link adalah kegiatan tambahan di luar produk asuransi jiwa.

Kemudian, Pemohon PK juga menambahkan bahwa UU PPN menganut prinsip negative list. Artinya, semua jasa dikenakan PPN kecuali ditentukan lain dalam UU. Dalam hal ini, Pemohon PK menilai bahwa jasa penitipan investasi tidak dikecualikan dari pengenaan PPN dalam UU. Oleh karena itu, biaya penitipan investasi yang ditagihkan kepada nasabah jasa asuransi unit link seharusnya dikenakan PPN.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon PK menyatakan bahwa koreksi yang dilakukannya sudah benar dan dapat dipertahankan. Dengan demikian, menurutnya pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan.

Sebaliknya, Termohon PK tidak setuju degan argumentasi Pemohon PK. Menurut Termohon PK, jasa di bidang asuransi seharusnya tidak dikenakan PPN sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPN. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP 144/2000). Adapun tidak terdapat definisi lebih lanjut mengenai cakupan dari jasa asuransi dalam kedua regulasi tersebut.

Termohon PK berargumen bahwa produk unit link sejatinya termasuk ke dalam jenis produk asuransi jiwa. Hal tersebut sesuai surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor S-5355/BL/2008. Surat tersebut menegaskan bahwa produk unit link merupakan produk asuransi dan bukanlah produk investasi.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon PK menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan Pemohon PK tidak benar dan tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan PK ini, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan PK, Mahkamang Agung menilai bahwa koreksi DPP PPN masa pajak Januari sampai Desember 2005 yang dilakukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan.

Mahkamah Agung menilai bahwa unit link merupakan nama jenis produk asuransi jiwa. Oleh karena itu, seluruh tagihan dari produk unit link termasuk ke dalam cakupan jasa asuransi yang seharusnya tidak dikenakan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara. (sap)