Ditolak Rakyat, Negara Ini Batalkan Rencana Kenaikan PPN

"Kami memutuskan PPN tetap sebesar 15%. Keputusan ini menunjukkan komitmen kami untuk mendengarkan suara rakyat Afrika Selatan dan semua partai politik yang terwakili di DPR," katanya, dikutip pada Jumat (30/5/2025).

APBN 2025/2026 semestinya disepakati bersama DPR pada Februari 2025, tetapi kemudian molor karena muncul perdebatan soal wacana kenaikan tarif PPN. Pada 12 Maret 2025, Godongwana menyampaikan APBN 2025/2026 kepada parlemen yang memuat rencana kenaikan tarif PPN secara bertahap.

Saat itu, tarif PPN diusulkan naik bertahap sebesar 0,5 poin persen pada tahun fiskal 2025/2026 dan kembali naik 0,5 poin persen pada 2026/2027, sehingga tarif PPN akan menjadi 16% mulai tahun fiskal 2026/2027.

Desain ketiga APBN 2025/2026 akhirnya disampaikan Godongwana kepada parlemen pada 21 Mei 2025. Dalam pidato ini, pemerintah memutuskan merevisi beberapa hal dalam APBN 2025/2026 termasuk kebijakan PPN, proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta pembiayaan utang.

Meski tidak ada kenaikan tarif PPN, pemerintah akan tetap menaikkan tarif pajak bahan bakar untuk menyesuaikan dengan laju inflasi.

Pemerintah Afrika Selatan telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari semula 1,9% menjadi hanya 1,4% pada tahun ini. Angka pertumbuhan ekonomi diperkirakan naik secara moderat menjadi 1,6% pada 2026 dan 1,8% pada 2027.

Dalam pidatonya, Godongwana juga menyatakan APBN tetap dirancang dengan pertumbuhan pendapatan negara yang lebih cepat ketimbang belanja negara. Adapun soal posisi utang pemerintah, diproyeksikan akan stabil di level 77,4% dari PDB, naik dari desain awal 76,2% dari PDB.

"APBN akan mendukung kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan prospek ekonomi masa depan, memprioritas belanja sosial, dan berinvestasi dalam infrastruktur, sekaligus mendorong keberlanjutan fiskal," ujarnya dilansir english.news.cn. (dik)