Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Lantik Menteri Baru, PM Ini Minta Tarif PPh OP Segera Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Lantik Menteri Baru, PM Ini Minta Tarif PPh OP Segera Dipangkas

Ilustrasi.

OTTAWA, DDTCNews - Perdana Menteri Kanada Mark Carney memerintahkan jajarannya untuk menempatkan pemangkasan tarif PPh orang pribadi sebagai kebijakan prioritas.

Menurut Carney, pemangkasan tarif PPh orang pribadi diperlukan untuk mendukung masyarakat kelas menengah. Rencananya, pemerintah akan menyiapkan regulasi terkait dengan pemotongan tarif tersebut dari 15% menjadi 14% paling lambat pada akhir bulan ini.

"Mulai 1 Juli, pemotongan pajak kelas menengah akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh 22 juta warga Kanada," katanya, dikutip pada Senin (19/5/2025).

Baca Juga: Sederet Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Era Coretax

Carney menuturkan beban pajak yang ditanggung oleh rumah tangga kelas menengah akan turun senilai CA$840 atau kurang lebih Rp9,9 juta berkat penurunan tarif PPh orang pribadi.

Selama ini, tarif PPh orang pribadi sebesar 15% berlaku atas lapisan penghasilan kena pajak senilai CA$0 hingga CA$53.375 atau Rp0 hingga Rp628,9 juta.

"[Penurunan tarif] memberikan pesan yang kuat dan jelas kepada masyarakat Kanada bahwa kami peduli dan memahami perhatian masyarakat atas masalah keterjangkauan harga," ujar Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne.

Baca Juga: Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Berbalik Menguat Atas Dolar AS

Meski begitu, rencana tersebut belum tentu akan diterapkan. Sebab, Partai Liberal bukanlah partai dengan kursi mayoritas di parlemen Kanada sehingga membutuhkan dukungan dari partai lain untuk merealisasikan rencana pemangkasan tarif pajak.

"Kami berharap anggota parlemen dari partai lainnya dapat mendukung pemerintah. Ini menyangkut warga Kanada," ujar Champagne seperti dilansir globalnews.ca.

Sebagai informasi, Partai Liberal memenangkan 170 dari total 343 kursi yang diperebutkan dalam pemilu yang digelar di Kanada pada 28 April 2025.

Baca Juga: Negosiasi Tarif Trump, RI Komitmen Beli Produk AS Rp552 Triliun

Partai Liberal sempat diekspektasikan akan dikalahkan oleh Partai Konservatif. Namun, situasi berbalik ketika Donald Trump dilantik sebagai presiden AS lalu mengungkapkan rencananya untuk menganeksasi Kanada.

Carney pun telah memilih dan melantik 28 menteri dan 10 secretary of state pada pekan lalu. Dari 38 orang dimaksud, 24 di antaranya adalah nama baru yang tidak menjabat pada masa pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau. (rig)

Baca Juga: Didanai Pajak, Sri Mulyani Bakal Pastikan Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanada, pajak, pajak internasional, tarif pajak, pajak penghasilan, masyarakat kelas menengah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 Juli 2025 | 12:30 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU

Revisi Perda Pajak Daerah, Bupati Ini Harap PAD Meningkat

Selasa, 08 Juli 2025 | 12:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Kemenkeu Akan Kaji Usulan Pengenaan Bea Keluar Emas dan Batu Bara

Selasa, 08 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan untuk Profesi Artis

Selasa, 08 Juli 2025 | 10:30 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

Pajak Belanja Pemerintah Lebih Sederhana, Tak Perlu Buat Faktur

berita pilihan

Rabu, 09 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Era Coretax

Rabu, 09 Juli 2025 | 10:37 WIB
KURS PAJAK 09 JULI 2025 - 15 JULI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Berbalik Menguat Atas Dolar AS

Rabu, 09 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Negosiasi Tarif Trump, RI Komitmen Beli Produk AS Rp552 Triliun

Rabu, 09 Juli 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Sri Mulyani Bakal Pastikan Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Rabu, 09 Juli 2025 | 09:31 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTC Masuk Nominasi Pro Bono Firm of the Year di ITR Tax Awards 2025

Rabu, 09 Juli 2025 | 09:00 WIB
PERPRES 68/2025

Implementasi SPP-TDLN Tunggu Penetapan Mitra

Rabu, 09 Juli 2025 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUMENEP

Daerah Ini Beri Penghapusan Sanksi PBB-P2 hingga Desember 2025

Rabu, 09 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Bea Keluar Emas dan Batu Bara Dikaji, Kepastiannya di Nota Keuangan

Selasa, 08 Juli 2025 | 20:30 WIB
PRROVINSI DKI JAKARTA

Bagaimana Ketentuan Pajak Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta?

Selasa, 08 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Cadangan Devisa Indonesia Naik Tipis Berkat Pajak dan Global Bond