Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Jum'at, 13 Juni 2025 | 14:17 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Jum'at, 13 Juni 2025 | 13:33 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
Kamis, 12 Juni 2025 | 12:31 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 12 Juni 2025 | 09:33 WIB
DDTC ACADEMY – PRACTICAL COURSE
Fokus
Reportase

Jerman Siapkan Pajak Digital 10% Atas Google dan Facebook

A+
A-
0
A+
A-
0
Jerman Siapkan Pajak Digital 10% Atas Google dan Facebook

Ilustrasi. 

BERLIN, DDTCNews - Jerman berencana untuk mengenakan pajak sebesar 10% terhadap platform-platform digital besar seperti Google dan Facebook.

Menteri Kebudayaan Jerman Wolfram Weimer mengatakan pengenaan pajak atas platform digital yang menggunakan konten media merupakan salah satu agenda besar dari pemerintahan Kanselir Friedrich Merz.

"Pajak atas platform digital besar Amerika Serikat (AS) seperti Google dan Facebook merupakan salah satu agenda saya. Kami berpandangan pajak sebesar 10% sudah cukup moderat," kata Weimer, dikutip pada Sabtu (31/5/2025).

Baca Juga: Insentif Pajak Dicabut, Penjualan Sepeda di Negara Ini Anjlok

Weimer mengatakan perusahaan seperti Google dan Facebook memperoleh penghasilan yang tinggi dari kegiatan usaha di Jerman. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi yang minim terhadap penerimaan pajak Jerman.

"Perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh margin laba yang tinggi dengan memanfaatkan konten media dan budaya Jerman. Namun, mereka tidak membayar pajak dan tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat Jerman," ujar Weimer.

Weimer pun mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf regulasi pengenaan pajak atas platform digital serta mengundang pihak Google untuk mendiskusikan beragam kebijakan alternatif selain pajak.

Baca Juga: Jamaah Haji Kini Bisa Dapat VAT Refund dari Kerajaan Arab Saudi

"Kami telah mengundang Google dan perwakilan industri ke kantor kanselir untuk melakukan pembicaraan guna mengkaji langkah alternatif seperti kontribusi sukarela," ujar Weimer seperti dilansir politico.co.

Sebagai informasi, Amerika Serikat (AS) telah mengancam akan menerapkan retaliasi terhadap negara lain yang mengenakan pajak digital dan pajak sejenisnya. Menurut AS, pengenaan pajak digital bakal berdampak secara disproporsional terhadap perusahaan sektor digital asal AS.

Presiden AS Donald Trump juga telah memerintahkan United States Trade Representative (USTR) untuk melanjutkan investigasi Section 301 atas penerapan pajak digital oleh beberapa negara seperti Prancis, Austria, Italia, Spanyol, Turki, dan Meksiko.

Baca Juga: Tumbuhkan Ekonomi, Jerman Percepat Depresiasi dan Pangkas Tarif Pajak

Bila investigasi Section 301 menunjukkan bahwa pajak digital yang dikenakan suatu negara bersifat diskriminatif terhadap perusahaan AS, pemerintah AS akan menerapkan bea masuk retaliasi atas barang impor dari negara dimaksud. (dik)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak digital, jerman, kebijakan pajak, amerika serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Mei 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tangkal Lonjakan Impor karena Kebijakan AS, Trade Remedies Disiapkan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Ingin Pungut Pajak atas Dana Remitansi sebesar 5 Persen

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Selasa, 13 Mei 2025 | 12:00 WIB
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

berita pilihan

Senin, 16 Juni 2025 | 12:30 WIB
KOTA BANDUNG

Dorong Konser, Pemkot Bandung Akan Relaksasi Tarif Pajak Hiburan

Senin, 16 Juni 2025 | 12:07 WIB
KONSEP DASAR PAJAK

‘Pajak Diperlukan untuk Menjamin Kesejahteraan Rakyat’

Senin, 16 Juni 2025 | 12:00 WIB
PER-11/PJ/2025

Aturan Faktur Pajak Eceran atas BKP/JKP yang Dapat Fasilitas PPN DTP

Senin, 16 Juni 2025 | 11:05 WIB
REFORMASI KELEMBAGAAN PENGADILAN PAJAK

Kajian Pemindahan Pengadilan Pajak, Ini Kesimpulan yang Perlu Dipahami

Senin, 16 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kewajiban WP untuk Mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha

Senin, 16 Juni 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR: Kenaikan Gaji Hakim Perlu Diikuti Reformasi Sistem Kehakiman

Senin, 16 Juni 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Institusi Baru Bikin Pengelolaan Keuangan Negara Makin Menantang

Senin, 16 Juni 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lewat Asistensi, DJBC Pastikan Perusahaan MITA Kepabeanan Patuh Aturan