Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Ini Sebab RUU Pajak Trump Ditolak oleh Anggota Partainya Sendiri

A+
A-
0
A+
A-
0
Ini Sebab RUU Pajak Trump Ditolak oleh Anggota Partainya Sendiri

Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz

WASHINGTON D.C., DDTCNews - DPR AS belum mampu melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) perpajakan yang dikehendaki oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal ini dikarenakan terdapat 5 anggota Komite Anggaran DPR AS dari Partai Republik yang menolak RUU tersebut. Menurut 5 anggota dewan tersebut, RUU perlu memuat kebijakan-kebijakan tambahan guna memangkas defisit anggaran.

"RUU ini masih belum memangkas defisit sesuai dengan apa yang kami janjikan," kata Anggota Komite Anggaran DPR AS Chip Roy, dikutip pada Minggu (18/5/2025).

Baca Juga: Ekonomi Stagnan, Negara Maju Ini Pangkas Proyeksi Penerimaan Pajak

Selain Roy, anggota Partai Republik yang belum menyetujui RUU perpajakan Trump antara lain Ralph Norman, Josh Brecheen, Andrew Clyde, dan Lloyd Smucker.

Menurut kelima orang tersebut, RUU perlu memuat klausul yang memperketat pemberian Medicaid. Sebagai informasi, Medicaid adalah jaminan kesehatan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di AS.

Dalam RUU tersebut, sudah terdapat klausul baru yang mengharuskan individu untuk bekerja selama setidaknya 80 jam per bulan agar bisa tercakup sebagai penerima manfaat Medicaid. Persyaratan baru ini direncanakan mulai berlaku pada 2029.

Baca Juga: Peserta USKP Harus Ikut Ujian, Ini Konsekuensinya Kalau Tidak Hadir

Menurut Roy, persyaratan baru tersebut seyogianya langsung berlaku sejak RUU diundangkan. "Saya menolak RUU ini sepanjang belum ada reformasi yang serius," ujar Roy seperti dilansir bbc.com.

Lebih lanjut, terdapat anggota Partai Republik yang mendorong peningkatan state and local tax (SALT) deduction dari US$10.000 menjadi US$30.000.

SALT deduction adalah salah satu dari beragam itemized deduction yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak AS untuk mengurangi penghasilan kena pajak. SALT deduction memungkinkan wajib pajak untuk mengeklaim pajak yang dibayarkan kepada negara bagian sebagai biaya.

Baca Juga: WP Lunasi Seluruh Tunggakan Pajak, DJP Kembalikan Aset yang Disita

Menanggapi situasi tersebut, Trump meminta para anggota Partai Republik untuk segera menyatukan suara dan menyetujui RUU ini.

"Kita tidak membutuhkan pencari popularitas dalam Partai Republik. Saat kita segera memperbaiki kekacauan yang ditimbulkan oleh Joe Biden dan Partai Demokrat," tuturnya melalui Truth Social. (rig)

Baca Juga: Aspek Perpajakan atas Jasa Maklon, dari Pajak Penghasilan hingga PPN

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, RUU perpajakan, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Mei 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Wajib Pajak Hadapi Pemeriksaan Terfokus, Pahami Hak dan Kewajibannya

Jum'at, 16 Mei 2025 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Batas PTKP Perlu Dinaikkan, Begini Respons Airlangga

Jum'at, 16 Mei 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kini Elektronik, WP Perlu Ajukan Permohonan Jika Butuh Kartu NPWP

Jum'at, 16 Mei 2025 | 18:19 WIB
MATERI USKP I/2025

Belajar USKP A tentang Kode Etik Profesi? Ini Materi yang Bisa Dibaca

berita pilihan

Minggu, 18 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025

Minggu, 18 Mei 2025 | 13:30 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Peserta USKP Harus Ikut Ujian, Ini Konsekuensinya Kalau Tidak Hadir

Minggu, 18 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Tak Penuhi Kriteria, Importir Produk Plastik Ini Siap-siap Bayar BMTP

Minggu, 18 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Rokok Ilegal Rugikan Negara, DJBC Minta Warga Lokal Aktif Lapor

Minggu, 18 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Maklon, dari Pajak Penghasilan hingga PPN

Minggu, 18 Mei 2025 | 10:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Tak Dipisah! Alamat Email pada Coretax untuk Cabang Sama dengan Pusat

Minggu, 18 Mei 2025 | 10:00 WIB
PROVINSI RIAU

Setoran Pajak BBM Masih Minim, Pemprov Bentuk Satgas Khusus

Minggu, 18 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Swasembada Energi, 2 Kilang Minyak di Natuna Mulai Berproduksi