Ini Sebab RUU Pajak Trump Ditolak oleh Anggota Partainya Sendiri

Presiden AS Donald Trump. REUTERS/Elizabeth Frantz
WASHINGTON D.C., DDTCNews - DPR AS belum mampu melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) perpajakan yang dikehendaki oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Hal ini dikarenakan terdapat 5 anggota Komite Anggaran DPR AS dari Partai Republik yang menolak RUU tersebut. Menurut 5 anggota dewan tersebut, RUU perlu memuat kebijakan-kebijakan tambahan guna memangkas defisit anggaran.
"RUU ini masih belum memangkas defisit sesuai dengan apa yang kami janjikan," kata Anggota Komite Anggaran DPR AS Chip Roy, dikutip pada Minggu (18/5/2025).
Selain Roy, anggota Partai Republik yang belum menyetujui RUU perpajakan Trump antara lain Ralph Norman, Josh Brecheen, Andrew Clyde, dan Lloyd Smucker.
Menurut kelima orang tersebut, RUU perlu memuat klausul yang memperketat pemberian Medicaid. Sebagai informasi, Medicaid adalah jaminan kesehatan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di AS.
Dalam RUU tersebut, sudah terdapat klausul baru yang mengharuskan individu untuk bekerja selama setidaknya 80 jam per bulan agar bisa tercakup sebagai penerima manfaat Medicaid. Persyaratan baru ini direncanakan mulai berlaku pada 2029.
Menurut Roy, persyaratan baru tersebut seyogianya langsung berlaku sejak RUU diundangkan. "Saya menolak RUU ini sepanjang belum ada reformasi yang serius," ujar Roy seperti dilansir bbc.com.
Lebih lanjut, terdapat anggota Partai Republik yang mendorong peningkatan state and local tax (SALT) deduction dari US$10.000 menjadi US$30.000.
SALT deduction adalah salah satu dari beragam itemized deduction yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak AS untuk mengurangi penghasilan kena pajak. SALT deduction memungkinkan wajib pajak untuk mengeklaim pajak yang dibayarkan kepada negara bagian sebagai biaya.
Menanggapi situasi tersebut, Trump meminta para anggota Partai Republik untuk segera menyatukan suara dan menyetujui RUU ini.
"Kita tidak membutuhkan pencari popularitas dalam Partai Republik. Saat kita segera memperbaiki kekacauan yang ditimbulkan oleh Joe Biden dan Partai Demokrat," tuturnya melalui Truth Social. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.