Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

"SPP-TDLN dimaksudkan sebagai sistem nasional untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak atas transaksi digital luar negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel dengan memperhatikan kompleksitas transaksi yang membutuhkan sistem pemungutan yang bersifat khusus," bunyi Pasal 2 ayat (1) Perpres 68/2025, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) Perpres 68/2025, penyelenggaraan SPP-TDLN dilaksanakan oleh anak usaha BUMN di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran dengan mempertimbangkan 5 hal.

Pertama, urgensi pembentukan SPP-TDLN perlu segera dilaksanakan guna meningkatkan penerimaan negara.

Kedua, kebutuhan pemungutan pajak secara digital yang jangkauan transaksinya hingga ke luar negeri dengan didukung basis data dan informasi yang memadai untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.

Ketiga, kebutuhan data, informasi, dan sistem pendukung dengan kemampuan teknologi yang spesifik dan harus segera tersedia dalam rangka implementasi SPP-TDLN untuk peningkatan penerimaan negara.

Keempat, sifat kerahasiaan data transaksi dalam pelaksanaan SPP-TDLN. Kelima, pembangunan sistem yang tidak memerlukan investasi awal dari pemerintah.

Anak usaha BUMN yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan SPP-TDLN adalah PT Jalin Pembayaran Nusantara.

Anak usaha BUMN dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan SPP-TDLN karena memiliki kompetensi di bidang teknologi layanan keuangan dan sistem pembayaran, mampu menjaga kerahasiaan data transaksi, memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan dinilai memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (1).

Guna melaksanakan kewenangan penyelenggaraan SPP-TDLN, PT Jalin Pembayaran Nusantara menunjuk calon mitra secara langsung.

Calon mitra PT Jalin Pembayaran Nusantara harus merupakan badan hukum Indonesia atau asing yang memiliki kapasitas infrastruktur dan sistem yang mampu memenuhi kebutuhan data, informasi, dan penerapan teknologi yang spesifik dengan jangkauan hingga ke luar negeri.

Setelah ditunjuk, calon mitra harus melalui proses uji coba atau sandboxing yang dilakukan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara. Sandboxing dimaksud mencakup penelitian administrasi atas pernyataan calon mitra dan pelaksanaan uji teknis.

Nanti, PT Jalin Pembayaran Nusantara akan menyampaikan hasil sandboxing kepada tim koordinasi untuk dilakukan validasi proses dan diberikan rekomendasi. Tim koordinasi ditetapkan berdasarkan keputusan presiden (keppres).

"PT Jalin Pembayaran Nusantara menetapkan calon mitra menjadi mitra sesuai kewenangannya," bunyi Pasal 5 ayat (6) Perpres 68/2025.

SPP-TDLN baru akan diimplementasikan setelah PT Jalin Pembayaran Nusantara menetapkan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Perpres 68/2025.

Perpres 68/2025 telah diundangkan pada 5 Juni 2025 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut. (rig)