Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Gali Potensi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemkab Pasangkayu Jalin Sinergi

A+
A-
0
A+
A-
0
Gali Potensi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemkab Pasangkayu Jalin Sinergi

Ilustrasi.

PASANGKAYU, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasangkayu mengadakan audiensi bersama Pemkab Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Kepala KPP Pratama Mamuju La Ode Irfah Firdaus mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, serta menguatkan sinergi antara pemerintah dan pemda.

"DJP siap bersinergi dengan pemda untuk memastikan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

Baca Juga: Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

La Ode menyampaikan Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Komoditas yang potensial antara lain sektor tambak udang vaname, perkebunan kelapa sawit, dan perikanan tangkap yang berorientasi ekspor

Menurutnya, sederet potensi tersebut jika dimaksimalkan secara kolaboratif, dapat meningkatkan penerimaan pajak pusat sekaligus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan itu, DJP menggelar audiensi dengan pemda dan kedua pihak menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.

Baca Juga: Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Salah satunya ialah inisiatif pengawasan bersama terhadap sektor perikanan dan pembentukan forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan pelaku industri sawit di Kabupaten Pasangkayu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu I Putu Purjaya menilai pajak merupakan instrumen vital untuk membiayai pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kolaborasi yang erat antara DJP dan Pemda sangat penting untuk menggali potensi pajak yang masih tersembunyi dan mendorong kemandirian fiskal daerah," tuturnya.

Baca Juga: Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu Muhammad Dasri mengusulkan DJP agar turut dilibatkan dalam penyusunan regulasi daerah. Tujuannya ialah untuk memberikan masukan dalam penyusunan raperda.

Dia mengungkapkan DPRD dan pemda saat ini tengah menyusun Raperda tentang Tata Niaga Kelapa Sawit. Dia meyakini saran atau masukan dari DJP bakal menghasilkan kebijakan daerah yang lebih efektif.

"Kami berharap DJP bisa memberikan masukan dalam penyusunan Perda Tata Niaga Kelapa Sawit agar kebijakan ini lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan PAD," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Petugas Pajak Adakan Kunjungan, Cek Kebenaran Lokasi Calon PKP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kpp pratama mamuju, pemda, pajak, daerah, pengawasan, potensi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 05 Juli 2025 | 10:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Tak Lapor SPT, WP Bisa Ditetapkan sebagai WP Nonaktif secara Jabatan

Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Risty Tagor: Digitalisasi Bikin Bayar Pajak Lebih Gampang

Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Hingga Mei 2025, Realisasi Pajak DJP Jaksel II Capai Rp28 Triliun

Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan Digencarkan, Coretax dan Dua Platform Lain Diintegrasikan

berita pilihan

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:30 WIB
PER-11/PJ/2025

Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 06 Juli 2025 | 16:00 WIB
PER-7/PJ/2025

Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif

Minggu, 06 Juli 2025 | 15:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya

Minggu, 06 Juli 2025 | 14:00 WIB
PERPRES 68/2025

Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Minggu, 06 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Pemerintah Bakal Terapkan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai Tahun Depan

Minggu, 06 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Seputar Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi dalam PER-11/PJ/2025

Minggu, 06 Juli 2025 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI

Naikkan Investasi, Sri Mulyani Beberkan Poin-Poin Utama Deregulasi

Minggu, 06 Juli 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku