Naikkan Investasi, Sri Mulyani Beberkan Poin-Poin Utama Deregulasi

"Untuk mencapai di atas 5%, seperti 5,3% - 5,8% kita membutuhkan kenaikan investasi yang cukup signifikan. Untuk itu, langkah-langkah untuk mempermudah investasi melalui deregulasi sedang dan terus dilakukan," katanya, dikutip pada Minggu (6/7/2025).

Sri Mulyani mencontohkan ada 1 deregulasi yang sudah dijalankan dan tergolong berhasil, yakni deregulasi perdagangan atau penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah telah memangkas 145 aturan untuk memudahkan para petani.

Kini, sambungnya, petani mampu mendapatkan pupuk tepat waktu sebelum mereka masuk masa tanam. Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan perbaikan dari pertumbuhan sektor pertanian.

Sri Mulyani juga akan terus memperbaiki sejumlah aspek untuk meningkatkan investasi. Misal, menggelontorkan insentif fiskal, mempercepat investasi asing ataupun domestik di sektor-sektor prioritas.

"Tentu dengan dibentuknya Danantara menjadi salah satu yang diharapkan dan diandalkan untuk bisa merealisasikan investasi yang signifikan," tuturnya.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga akan fokus menyusun kebijakan sekaligus memberikan fasilitasi guna menggaet investasi masuk, khususnya ke kawasan ekonomi khusus (KEK) dan perdagangan bebas (free trade area/FTA).

"Di satu sisi Dirjen Bea dan Cukai untuk ini harus mengawasi, tapi juga memberikan fasilitasi sehingga industri manufaktur Indonesia dapat bersaing di level global," ujarnya.

Dalam paparan Sri Mulyani, terdapat 5 aspek yang akan menjadi fokus pemerintah untuk melakukan deregulasi. Pertama, percepatan proses perizinan. Pemerintah akan mengintegrasi OSS nasional hingga level Perda dan menerapkan asas fiktif positif dalam pengajuan izin usaha.

Kedua, penyederhanaan proses impor guna mendukung industri domestik dan program unggulan. Langkah yang dilakukan, yakni menghapus pertimbangan teknis (pertek), membebaskan impor bahan baku produk kehutanan dan food tray guna mendukung program makan bergizi gratis, serta pemeriksaan impor berbasis risiko.

Ketiga, memberi dukungan investasi strategis. Upaya yang disiapkan antara lain relaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan memberikan fasilitas fiskal di sektor prioritas.

Keempat, penguatan kawasan pertumbuhan. Sri Mulyani menyebut pemerintah akan mempercepat proses perizinan KEK dan kawasan bebas, serta menggencarkan otomasi layanan berbasis IT dan risiko.

Kelima, akuntabilitas publik. Caranya, yakni dengan pemanfaatan dashboard digital untuk tracking perkembangan deregulasi. (rig)