Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku
Ilustrasi. Penumpang menunggu waktu keberangkatan pesawat di terminal domestik Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/3/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/mrh/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan seluruh masyarakat bahwa insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat masih dapat dinikmati hingga akhir Juli 2025.
DJP menjelaskan masyarakat bisa memanfaatkan PPN DTP sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat selama periode libur sekolah. Artinya, konsumen hanya perlu membayar PPN sebesar 5% saja, karena sisanya ditanggung pemerintah.
"Pemerintah hadir dengan paket stimulus ekonomi, bikin perjalananmu makin ringan di kantong. Nikmati diskon PPN DTP 6% untuk tiket pesawat," tulis DJP dalam media sosial, dikutip pada Minggu (6/7/2026).
Melalui video unggahannya, DJP menjelaskan stimulus ekonomi berupa diskon PPN ini memiliki 3 tujuan. Pertama, meringankan beban masyarakat.
Kedua, PPN DTP bertujuan untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Ketiga, diskon pajak ini ditargetkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu.
"Ini bukti nyata pajak yang kamu bayarkan kembali jadi manfaat konkret untuk menggerakkan ekonomi dan bikin liburanmu berkesan," sebut DJP.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran senilai Rp24,4 untuk paket stimulus ekonomi kuartal II/2025. Dari jumlah itu, sebanyak Rp940 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi.
Insentif sektor transportasi ini terdiri dari 3 jenis. Pertama, diskon tiket kereta dengan porsi anggaran sebesar 30% atau sekitar Rp282 miliar.
Kedua, PPN DTP tiket pesawat sebesar 6%, dengan porsi anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp188 miliar. Ketiga, diskon tiket angkutan laut dengan porsi pagu sebesar 50% atau sekitar Rp470 miliar. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Klausul Pajak Retaliasi Dihapus dari RUU Pajak AS, Ini Alasannya
Ada Banyak Insentif, Industri Padat Karya Diharap Mampu Bertahan
Tak Lapor SPT, WP Bisa Ditetapkan sebagai WP Nonaktif secara Jabatan
berita pilihan
Begini Perincian Format Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
Kriteria PKP yang Dilakukan Pengujian Kewajiban Subjektif dan Objektif
Bansos Didanai Pajak, Kemensos Minta PPATK Cek Rekening Penerimanya
Pembayaran Bunga Utang Tahun Ini Diekspektasikan Capai Rp552 Triliun
Prabowo Rilis Perpres Baru soal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Pemerintah Bakal Terapkan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai Tahun Depan
Seputar Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi dalam PER-11/PJ/2025
Naikkan Investasi, Sri Mulyani Beberkan Poin-Poin Utama Deregulasi
Gali Potensi Penerimaan Pajak, DJP dan Pemkab Pasangkayu Jalin Sinergi
