Masuk Libur Sekolah, DJP: Diskon Pajak Tiket Pesawat Masih Berlaku
Ilustrasi. Penumpang menunggu waktu keberangkatan pesawat di terminal domestik Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/3/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/mrh/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan seluruh masyarakat bahwa insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat masih dapat dinikmati hingga akhir Juli 2025.
DJP menjelaskan masyarakat bisa memanfaatkan PPN DTP sebesar 6% untuk pembelian tiket pesawat selama periode libur sekolah. Artinya, konsumen hanya perlu membayar PPN sebesar 5% saja, karena sisanya ditanggung pemerintah.
"Pemerintah hadir dengan paket stimulus ekonomi, bikin perjalananmu makin ringan di kantong. Nikmati diskon PPN DTP 6% untuk tiket pesawat," tulis DJP dalam media sosial, dikutip pada Minggu (6/7/2026).
Melalui video unggahannya, DJP menjelaskan stimulus ekonomi berupa diskon PPN ini memiliki 3 tujuan. Pertama, meringankan beban masyarakat.
Kedua, PPN DTP bertujuan untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Ketiga, diskon pajak ini ditargetkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu.
"Ini bukti nyata pajak yang kamu bayarkan kembali jadi manfaat konkret untuk menggerakkan ekonomi dan bikin liburanmu berkesan," sebut DJP.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran senilai Rp24,4 untuk paket stimulus ekonomi kuartal II/2025. Dari jumlah itu, sebanyak Rp940 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi.
Insentif sektor transportasi ini terdiri dari 3 jenis. Pertama, diskon tiket kereta dengan porsi anggaran sebesar 30% atau sekitar Rp282 miliar.
Kedua, PPN DTP tiket pesawat sebesar 6%, dengan porsi anggaran sebesar 20% atau sekitar Rp188 miliar. Ketiga, diskon tiket angkutan laut dengan porsi pagu sebesar 50% atau sekitar Rp470 miliar. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Ada Efisiensi, Separuh Kantor Pajak di Belgia Bakal Ditutup pada 2030
Bahas Mekanisme PHTB Via Lelang, Fiskus Beberkan Aturan Pajaknya
Karena Faktor Ini, Realisasi PBB-P2 Dilaporkan Melonjak
Istri Lapor SPT Sendiri, Apa Bedanya Pisah Harta dan Memilih Terpisah?
berita pilihan
Permohonan Penetapan Daerah Tertentu Kini Bisa Diajukan via Coretax
Kementerian Komdigi Tegaskan Tidak Serta Merta Kirim Data WNI ke AS
Didanai Pajak, Dapur MBG Akan Rekrut Masyarakat Termiskin Jadi Pegawai
Soal PPN DTP Bekal TNI, Pembetulan SPT Masa Maksimal Februari 2026
Jakarta Beri Diskon Pajak Bahan Bakar hingga 80%, Begini Ketentuannya
Pajak Berisyarat DJP Jadi Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Alur Penyampaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai via CEISA 4.
DJBC Perkuat Pengawasan BKC Ilegal di Pelabuhan dan Perbatasan
