Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Kamis, 15 Mei 2025 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:43 WIB
FILIP DEBELVA, HEAD OF THE KU LEUVEN TAX LAW INSTITUTE:
Kamis, 15 Mei 2025 | 10:00 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 13 Mei 2025 | 14:30 WIB
KAMUS PAJAK
Komunitas
Jum'at, 16 Mei 2025 | 11:19 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Kamis, 15 Mei 2025 | 11:37 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Fokus
Reportase

Ekonomi Stagnan, Negara Maju Ini Pangkas Proyeksi Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Ekonomi Stagnan, Negara Maju Ini Pangkas Proyeksi Penerimaan Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman memangkas proyeksi penerimaan pajak tahun 2025 hingga 2029 senilai €81,2 miliar atau Rp1.496 triliun

Menurut Kementerian Keuangan Jerman, penerimaan pajak tidak akan mencapai proyeksi awal akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya keringanan pajak yang diberikan.

"Angka ini menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Itu adalah satu-satunya cara untuk memperlonggar ruang fiskal," kata Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil, dikutip pada Minggu (18/5/2025).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025

Khusus pada 2025, proyeksi penerimaan pajak pemerintah pusat dipangkas €600 juta, sedangkan proyeksi penerimaan pajak pemerintah kota diturunkan €3,5 miliar. Berbanding terbalik, proyeksi penerimaan pajak negara bagian justru dikoreksi naik €1,1 miliar.

Jerman merupakan satu-satunya negara G-7 yang mencatatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir. Stagnasi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan.

Perekonomian Jerman diperkirakan akan bertumbuh hanya sebesar 0,1% baik pada 2025 maupun pada 2026 akibat bea masuk sebesar 25% yang dikenakan atas baja, alumunium, dan mobil yang diekspor ke AS.

Baca Juga: Peserta USKP Harus Ikut Ujian, Ini Konsekuensinya Kalau Tidak Hadir

"Perekonomian kita masih berada dalam kondisi yang sulit," ujar Klingbeil seperti dilansir kfgo.com.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Jerman di bawah pemerintahan Perdana Menteri Friedrich Merz berencana untuk menurunkan tarif pajak korporasi, merevitalisasi infrastruktur, dan memangkas birokrasi.

"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jerman. Melalui upaya ini, kita akan kembali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dikagumi dunia," tutur Merz seperti dilansir france24.com.

Baca Juga: WP Lunasi Seluruh Tunggakan Pajak, DJP Kembalikan Aset yang Disita

Secara terperinci, tarif pajak korporasi akan diturunkan secara gradual mulai 2028. Rencananya, tarif pajak korporasi akan diturunkan secara bertahap sebesar 1 poin persentase setiap tahunnya.

Pemerintah Jerman juga akan mengalokasikan anggaran senilai €150 miliar guna memperbaiki infrastruktur yang terbengkalai. (rig)

Baca Juga: Ini Sebab RUU Pajak Trump Ditolak oleh Anggota Partainya Sendiri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jerman, pajak, pajak internasional, ekonomi, target penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:00 WIB
KAZAKHSTAN

Kazakhstan Terapkan UU Perpajakan Baru Mulai 2026

Sabtu, 17 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Sinyal Pemerintah Ogah Naikkan Batas PTKP Rp4,5 Juta Per Bulan

Jum'at, 16 Mei 2025 | 21:25 WIB
MATERI USKP I/2025

Lebih Siap Hadapi USKP A! Ini Materi Lengkap untuk Bahan Belajar Anda

Jum'at, 16 Mei 2025 | 21:00 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA

Lebih dari 1.000 Peraturan Bahasa Inggris Tersedia di Perpajakan DDTC

berita pilihan

Minggu, 18 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bakal Luncurkan Koperasi Desa Merah Putih pada 12 Juli 2025

Minggu, 18 Mei 2025 | 13:30 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Peserta USKP Harus Ikut Ujian, Ini Konsekuensinya Kalau Tidak Hadir

Minggu, 18 Mei 2025 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ini Sebab RUU Pajak Trump Ditolak oleh Anggota Partainya Sendiri

Minggu, 18 Mei 2025 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Tak Penuhi Kriteria, Importir Produk Plastik Ini Siap-siap Bayar BMTP

Minggu, 18 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Rokok Ilegal Rugikan Negara, DJBC Minta Warga Lokal Aktif Lapor

Minggu, 18 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Aspek Perpajakan atas Jasa Maklon, dari Pajak Penghasilan hingga PPN

Minggu, 18 Mei 2025 | 10:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Tak Dipisah! Alamat Email pada Coretax untuk Cabang Sama dengan Pusat

Minggu, 18 Mei 2025 | 10:00 WIB
PROVINSI RIAU

Setoran Pajak BBM Masih Minim, Pemprov Bentuk Satgas Khusus

Minggu, 18 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Swasembada Energi, 2 Kilang Minyak di Natuna Mulai Berproduksi