Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Ekonomi Stagnan, Negara Maju Ini Pangkas Proyeksi Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Ekonomi Stagnan, Negara Maju Ini Pangkas Proyeksi Penerimaan Pajak

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman memangkas proyeksi penerimaan pajak tahun 2025 hingga 2029 senilai €81,2 miliar atau Rp1.496 triliun

Menurut Kementerian Keuangan Jerman, penerimaan pajak tidak akan mencapai proyeksi awal akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya keringanan pajak yang diberikan.

"Angka ini menunjukkan bahwa kita perlu memperkuat pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Itu adalah satu-satunya cara untuk memperlonggar ruang fiskal," kata Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil, dikutip pada Minggu (18/5/2025).

Baca Juga: Menkeu Lantik Ratusan Pejabat DJP Eselon III-IV, Ini Daftar Lengkapnya

Khusus pada 2025, proyeksi penerimaan pajak pemerintah pusat dipangkas €600 juta, sedangkan proyeksi penerimaan pajak pemerintah kota diturunkan €3,5 miliar. Berbanding terbalik, proyeksi penerimaan pajak negara bagian justru dikoreksi naik €1,1 miliar.

Jerman merupakan satu-satunya negara G-7 yang mencatatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir. Stagnasi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan.

Perekonomian Jerman diperkirakan akan bertumbuh hanya sebesar 0,1% baik pada 2025 maupun pada 2026 akibat bea masuk sebesar 25% yang dikenakan atas baja, alumunium, dan mobil yang diekspor ke AS.

Baca Juga: Kriteria WP Badan yang Boleh Pembukuan Berbahasa Inggris dan Dolar AS

"Perekonomian kita masih berada dalam kondisi yang sulit," ujar Klingbeil seperti dilansir kfgo.com.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, Jerman di bawah pemerintahan Perdana Menteri Friedrich Merz berencana untuk menurunkan tarif pajak korporasi, merevitalisasi infrastruktur, dan memangkas birokrasi.

"Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jerman. Melalui upaya ini, kita akan kembali menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang dikagumi dunia," tutur Merz seperti dilansir france24.com.

Baca Juga: Early Bird Tinggal Hari Ini, Seminar Tahapan Pendahuluan dalam TP Doc

Secara terperinci, tarif pajak korporasi akan diturunkan secara gradual mulai 2028. Rencananya, tarif pajak korporasi akan diturunkan secara bertahap sebesar 1 poin persentase setiap tahunnya.

Pemerintah Jerman juga akan mengalokasikan anggaran senilai €150 miliar guna memperbaiki infrastruktur yang terbengkalai. (rig)

Baca Juga: Aturan Baru Penunjukkan Pelaku PMSE sebagai Pihak Lain, Unduh di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : jerman, pajak, pajak internasional, ekonomi, target penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Juni 2025 | 12:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ketidakpastian Global Akibat Perang Dagang Diprediksi Permanen

Kamis, 19 Juni 2025 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nilai Transaksi dengan Pemerintah Cuma Rp2 Juta, Apa Kode Fakturnya?

Kamis, 19 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Kriteria WP yang Dapat Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

Kamis, 19 Juni 2025 | 10:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Pemprov Jakarta Beri Diskon Pajak Hotel dan Restoran, Ini Besarannya

berita pilihan

Jum'at, 20 Juni 2025 | 11:09 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Menkeu Lantik Ratusan Pejabat DJP Eselon III-IV, Ini Daftar Lengkapnya

Jum'at, 20 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria WP Badan yang Boleh Pembukuan Berbahasa Inggris dan Dolar AS

Jum'at, 20 Juni 2025 | 10:40 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Early Bird Tinggal Hari Ini, Seminar Tahapan Pendahuluan dalam TP Doc

Jum'at, 20 Juni 2025 | 10:30 WIB
PER-12/PJ/2025

Aturan Baru Penunjukkan Pelaku PMSE sebagai Pihak Lain, Unduh di Sini

Jum'at, 20 Juni 2025 | 10:15 WIB
KOTA BITUNG

Genjot PAD, Pemkot Gencarkan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Jum'at, 20 Juni 2025 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Ajang Formula E di Jakarta, DJBC Beri Fasilitas ATA Carnet

Jum'at, 20 Juni 2025 | 09:00 WIB
PMK 10/2025

Insentif Pajak DTP Diharap Topang Daya Beli Pekerja Padat Karya

Jum'at, 20 Juni 2025 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Melemah, Sri Mulyani: Kalau Rugi, Tidak Bayar Pajak

Jum'at, 20 Juni 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Syarat Jadi Kuasa Hukum Pajak Ditambah, Kemenkeu Bakal Rilis PMK Baru

Kamis, 19 Juni 2025 | 19:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Dukung Kesejahteraan Lansia, Penghasilan Panti Jompo Bebas Pajak?