Rumah Sakit Wajib Tahu! Ini Kewajiban Pajak yang Tak Bisa Diabaikan

Perlu diketahui, selain dari layanan kesehatan, jenis transaksi yang dilakukan rumah sakit sangatlah beragam. Mulai dari sewa bangunan untuk kebutuhan ATM, pengelolaan restoran di dalam rumah sakit, hingga kegiatan jual-beli di layanan supermarket yang disediakan.

Terdapat beberapa aspek perpajakan utama yang terkait dengan rumah sakit. Pertama, PPh Pasal 21. Pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan tenaga kerja di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga operasional.

Rumah sakit wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tarif pajak penghasilan didasarkan pada status kepegawaian, seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau pegawai bebas seperti dokter.

Kedua, PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penggunaan jasa pihak lain oleh rumah sakit, seperti jasa konsultasi dan sewa selain tanah/bangunan. Tarif yang digunakan dalam menghitung PPh Pasal 23 adalah sebesar 2% dari nilai transaksi.

Ketiga, PPh Pasal 4 Ayat (2). Pajak ini berlaku jika rumah sakit menyewakan tanah dan/atau bangunan. Tarif pajak atas penyewaan tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar 10% dari nilai transaksi.

Keempat, PPh Badan. Rumah sakit milik pemerintah tidak dikenakan PPh Badan, sedangkan rumah sakit swasta wajib membayar PPh Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, PPN. Berdasarkan UU HPP, jasa pelayanan kesehatan medis termasuk dalam kategori jasa tertentu yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Namun, jika rumah sakit memberikan atau menggunakan jasa di luar jasa strategis berdasarkan PP 49/2022 maka jasa yang diserahkan terutang PPN.

Keenam, PBB-P2. Rumah sakit yang bersifat profit atau nirlaba tetap dikategorikan sebagai objek PBB-P2. Rumah sakit swasta dengan ketentuan tertentu dapat dikenai PBB-P2 sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang.

Untuk memahami kewajiban perpajakan rumah sakit secara mendalam, baca artikel panduan lengkap berjudul Aspek Pajak Rumah Sakit di Perpajakan DDTC. Panduan ini berisikan Dasar Hukum, Latar Belakang, Aspek Perpajakan Rumah Sakit, serta Ilustrasi Kasus.

Dengan memahami aspek pajak tersebut, rumah sakit dapat mengelola kewajiban perpajakan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. (rig)