Masuk
Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%
Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI
Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%
WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak
Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:45 WIB
PMK 81/2024
WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak
Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025
Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN
Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025
Jangan Ada Pembiaran, Sekda Minta Jenis Pajak Daerah Ini Dioptimalkan
Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:00 WIB
KOTA BATAM
Jangan Ada Pembiaran, Sekda Minta Jenis Pajak Daerah Ini Dioptimalkan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Apa Itu Standar Pemeriksaan Pajak?
Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Apa Itu Standar Pemeriksaan Pajak?
‘Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Beri Contoh Buruk’
Kamis, 08 Mei 2025 | 15:15 WIB
LAPORAN FOKUS
‘Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Beri Contoh Buruk’
Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB?
Kamis, 08 Mei 2025 | 14:45 WIB
LAPORAN FOKUS
Apa Itu Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB?
PPN Jadi Pajak Konsumsi Terefektif Jika Kapasitas Administrasi Memadai
Rabu, 07 Mei 2025 | 10:15 WIB
RICHARD M. BIRD, HARVARD KENNEDY SCHOOL
PPN Jadi Pajak Konsumsi Terefektif Jika Kapasitas Administrasi Memadai
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Konsultasi Coretax
Grup Dipecah, Cara Penerapan Ketentuan GMT Berubah?
Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:51 WIB
KONSULTASI PAJAK
Grup Dipecah, Cara Penerapan Ketentuan GMT Berubah?
Bijak Melihat Pemutihan Pajak: Jangan Cuma Cara Instan Raup Penerimaan
Kamis, 08 Mei 2025 | 15:20 WIB
LAPORAN FOKUS
Bijak Melihat Pemutihan Pajak: Jangan Cuma Cara Instan Raup Penerimaan
Top-Up Tax Nol dengan Permanent Safe Harbour, Bagaimana Ketentuannya?
Jum'at, 02 Mei 2025 | 17:11 WIB
KONSULTASI PAJAK
Top-Up Tax Nol dengan Permanent Safe Harbour, Bagaimana Ketentuannya?
Menyoroti Peran Pajak dalam Mendorong Inisiatif ESG
Jum'at, 25 April 2025 | 15:45 WIB
REPORTASE DDTC DARI SINGAPURA
Menyoroti Peran Pajak dalam Mendorong Inisiatif ESG
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak Pasca PMK 15/2025, Ikuti Seminar Ini
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak Pasca PMK 15/2025, Ikuti Seminar Ini
Membanggakan! Intern DDTC Ini Jadi Lulusan Terbaik Perpajakan Unpad
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Membanggakan! Intern DDTC Ini Jadi Lulusan Terbaik Perpajakan Unpad
46 Orang Sudah Daftar Seminar PPN, Pendaftaran Terakhir Hari Ini!
Senin, 05 Mei 2025 | 14:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
46 Orang Sudah Daftar Seminar PPN, Pendaftaran Terakhir Hari Ini!
UI Adakan Webinar terkait Urgensi Amnesti Pajak, Cek Jadwalnya di Sini
Selasa, 29 April 2025 | 12:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
UI Adakan Webinar terkait Urgensi Amnesti Pajak, Cek Jadwalnya di Sini
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Pungutan Komoditas
Kurs Pajak: Akhirnya Rupiah Perkasa Atas Nyaris Semua Negara Mitra
Rabu, 07 Mei 2025 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 07 MEI 2025 - 13 MEI 2025
Kurs Pajak: Akhirnya Rupiah Perkasa Atas Nyaris Semua Negara Mitra
Harga Batu Bara Acuan Senilai US$121,15/Ton untuk Periode I Mei 2025
Kamis, 01 Mei 2025 | 14:00 WIB
BATU BARA
Harga Batu Bara Acuan Senilai US$121,15/Ton untuk Periode I Mei 2025
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2025
Kamis, 01 Mei 2025 | 09:30 WIB
KMK 6/MK/KF/2025
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Mei 2025
Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Jadi US$74/MT
Kamis, 01 Mei 2025 | 07:00 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT
Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Jadi US$74/MT
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
Butuh Referensi Perpajakan Bahasa Inggris yang Kredibel? Coba Cek Ini
Jum'at, 09 Mei 2025 | 09:45 WIB
LITERATUR PAJAK
Butuh Referensi Perpajakan Bahasa Inggris yang Kredibel? Coba Cek Ini
Lima Syarat Ajukan Banding ke Pengadilan Pajak, Ketahui di Sini
Kamis, 08 Mei 2025 | 09:18 WIB
LITERATUR PAJAK
Lima Syarat Ajukan Banding ke Pengadilan Pajak, Ketahui di Sini
Dinamika Peran Dissenting Opinion dalam Perkembangan Hukum Pajak
Selasa, 06 Mei 2025 | 14:15 WIB
LITERATUR PAJAK
Dinamika Peran Dissenting Opinion dalam Perkembangan Hukum Pajak
Cobain! Fitur Persandingan Dokumen Mudahkan WP Cek Perubahan Regulasi
Senin, 05 Mei 2025 | 13:15 WIB
LITERATUR PAJAK
Cobain! Fitur Persandingan Dokumen Mudahkan WP Cek Perubahan Regulasi
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Konsultasi Coretax
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Pungutan Komoditas
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium


Literasi > Kutipan
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB
A+
A-
2
A+
A-
2
‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Pernyataan Founder DDTC Darussalam yang dikutip dari artikel Antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak (2016).

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kutipan, Founder DDTC Darussalam, hak-hak wajib pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Reformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu Diakomodasi
Kamis, 29 Agustus 2024 | 15:46 WIB
DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Reformasi Pajak: Kepentingan dan Hak WP Perlu Diakomodasi

‘Apa yang Diharapkan Jika Pegawai Pajak Hanya Nongkrong di Kantor?’
Minggu, 14 Juli 2024 | 11:00 WIB
MENTERI KEUANGAN ALI WARDHANA

‘Apa yang Diharapkan Jika Pegawai Pajak Hanya Nongkrong di Kantor?’

‘Keluarga Ultra-Kaya Perlu Family Office dengan Privasi Tinggi’
Kamis, 11 Juli 2024 | 17:28 WIB
CEO DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE ARIF AMIRI:

‘Keluarga Ultra-Kaya Perlu Family Office dengan Privasi Tinggi’

‘Pegawai Pajak Harus Dipisahkan dari Pengaruh Politik’
Selasa, 04 Juni 2024 | 13:00 WIB
HARRY S. TRUMAN:

‘Pegawai Pajak Harus Dipisahkan dari Pengaruh Politik’

berita pilihan

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%
Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%

WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak
Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:45 WIB
PMK 81/2024

WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025
Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025

Jangan Ada Pembiaran, Sekda Minta Jenis Pajak Daerah Ini Dioptimalkan
Finally! By the End of July, Coretax Will Be Bug-Free
Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Finally! By the End of July, Coretax Will Be Bug-Free

Akhirnya! Akhir Juli Coretax Bakal Bebas dari Gangguan Sistem
Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Akhirnya! Akhir Juli Coretax Bakal Bebas dari Gangguan Sistem

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk
Jum'at, 09 Mei 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS
Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Akibat Lebih Bayar 2024, PPh Pasal 21 Januari-Februari 2025 Tertekan
Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Akibat Lebih Bayar 2024, PPh Pasal 21 Januari-Februari 2025 Tertekan

Terbit STP, WP Bisa Ajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terbit STP, WP Bisa Ajukan Pengurangan/Penghapusan Sanksi

TERPOPULER

1

LAPORAN FOKUS

‘Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Beri Contoh Buruk’

‘Pemutihan Tunggakan Pajak Kendaraan Beri Contoh Buruk’
2

LAPORAN FOKUS

‘Rakyat Mengharapkan Perlindungan dari Penindasan Orang-Orang Atas’

3

KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:

Bebas Itu Tak Ada Intervensi Eksekutif-Legislatif di Lembaga Peradilan

4

RICHARD M. BIRD, HARVARD KENNEDY SCHOOL

PPN Jadi Pajak Konsumsi Terefektif Jika Kapasitas Administrasi Memadai

5

CHAIRMAN ITRAF PARTHASARATHI SHOME:

Seiring Perkembangan Ekonomi, Bea Masuk Bukan Andalan bagi Penerimaan

TERBARU

1

KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%
2

PMK 81/2024

WP Mau Ajukan Pengukuhan PKP? Bisa Lewat Coretax atau ke Kantor Pajak

3

FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025

4

KOTA BATAM

Jangan Ada Pembiaran, Sekda Minta Jenis Pajak Daerah Ini Dioptimalkan

5

WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Finally! By the End of July, Coretax Will Be Bug-Free


© COPYRIGHT 2025 DDTC.
Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Disclaimer
Kontak Kami
Profile & Rate Card
Logo-Apple Logo-Android
Awards
and
Recognition