LEGISLASI

Pengesahan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 Oktober 2021 | 18:43 WIB

Pimpinan DPR Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kiri) menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021).

Sejumlah anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: tangkapan layar Youtube)

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyerahkan dokumen terkait dengan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Menkumham Yasonna Laoly dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). (Foto: DJP)

Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan dokumen pendapat akhir pemerintah terhadap RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.