Kanwil DJP Jatim II Sepakati Kerja Sama dengan 8 SMA dan 7 SMK

"Kerja sama ini dilakukan dalam rangka penguatan pendidikan kesadaran pajak yang terintegrasi dan terinternalisasi dengan materi pelajaran serta kegiatan pengajaran di sekolah khususnya di kelas," katanya, dikutip pada Jumat (20/12/2024).

SMA dan SMK yang menyepakati perjanjian kerja sama inklusi perpajakan dengan Kanwil DJP Jawa Timur II, yakni SMA Negeri 1 Sidoarjo, SMA Negeri 2 Sidoarjo, SMA Negeri 1 Waru, SMA Negeri Olahraga Jawa Timur, SMA Negeri 3 Sidoarjo, SMA Negeri 4 Sidoarjo.

Kemudian, SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, SMA Antartika Sidoarjo, SMK Negeri 1 Sidoarjo, SMK Negeri 1 Buduran, SMK Negeri 2 Buduran, SMK Negeri 3 Buduran, SMK Antartika 1 Sidoarjo, SMK Antartika 2 Sidoarjo, SMK Sepuluh Nopember Sidoarjo.

Dengan program inklusi perpajakan, lanjut Agustin, siswa diharapkan mampu memahami manfaat pajak dalam pembangunan sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 23A UU 1945.

"Pada 2024, pajak ditargetkan berperan 71% dari total pendapatan yang diterima negara sehingga perlu kesadaran dan pemahaman yang baik oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penggunaan dananya agar transparan, dengan pengawalan yang baik pula oleh publik," ujar Vita.

Program inklusi kesadaran pajak di Indonesia dilaksanakan lewat pembelajaran, perbukuan dalam buku ajar, buku referensi dan buku panduan guru, serta kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan.

Dengan integrasi inklusi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan nasional yang diajarkan secara berkesinambungan, pemerintah berharap generasi penerus bangsa yang memiliki kesadaran pajak dapat tercipta. (rig)