Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak September 2024
Tampilan awal salinan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No. 14/KM.10/2024
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 September 2024 hingga 30 September 2024.
Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.14/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada 29 Agustus 2024.
“Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak 1 September 2024 hingga 30 September 2024,” demikian penggalan diktum pertama KMK tersebut.
Terdapat 5 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi, mulai dari 0,56% hingga 2,23%. Kelima tarif tersebut turun tipis dibandingkan dengan periode Agustus 2024.
Berikut perincian tarif bunga per bulan atas sanksi administrasi pajak untuk periode 1 September 2024 – 30 September 2024:
Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK bervariasi karena merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan. Perhitungan tersebut berdasarkan pada formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift faktor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.
Sementara itu, tarif bunga per bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan 0,56%, lebih rendah ketimbang tarif pada periode sebelumnya.
Berikut perincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode 1 September 2024 – 30 September 2024:
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
SPT Lebih Bayar Bisa Dianggap Tak Ada Lebih Bayar? Begini Sebabnya
Pajak Sarang Burung Walet Masih Nol, Pemda Diminta Lakukan Sidak
Daftar 27 Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juni 2025, Simak di Sini!
berita pilihan
Coretax Akomodasi Pemberitahuan Pembukuan Pakai Bahasa Inggris
Pemerintah India Hidupkan Lagi Insentif Perpajakan untuk Eksportir
Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Mei 2025
RUU Pajak Trump Muat Klausul Retaliasi atas UTPR dan Pajak Digital
PER-11/PJ/2025 Ubah Format Induk dan Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi
Jasa Angkutan Umum Pelat Kuning Bebas PPN? Ini Kata Kring Pajak
PMK 34/2025 Tegaskan Ketentuan Perpajakan atas Barang Bawaan Penumpang
Kepatuhan Wajib Pajak Juga Dipengaruhi oleh Perlakuan/Layanan Otoritas
Okupansi Hotel Anjlok, Pemkot Bakal Pangkas Target Penerimaan Pajak
