Pahami Jenis-jenis Koreksi Transfer Pricing, Simak Penjelasannya
JAKARTA, DDTCNews - Terkait dengan risiko koreksi transfer pricing, wajib pajak perlu mengetahui definisi adjustment rule. Ketentuan ini mencegah terjadinya pemajakan berganda. Secara khusus ketentuan tersebut diatur pada Pasal 9 ayat (2) OECD Model Tax Convention.
Klausul ini memberikan pedoman mengenai beberapa jenis koreksi transfer pricing. Di antaranya, adalah primary adjustment dan corresponding adjustment.
Salah satu jenis koreksi transfer pricing juga menjadi salah satu substansi dalam perubahan UU Pajak Penghasilan terbaru dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jenis koreksi yang dimaksud adalah secondary adjustment.
Apa itu primary adjustment, corresponding adjustment, dan secondary adjustment? Bagaimana pengaturannya di Indonesia serta contohnya?
Temukan jawabannya dan simak penjelasannya dalam Bincang Academy episode 47 bersama Academy Brain Specialist of DDTC Irsyad Hadi Prasetyo.
Selengkapnya, tonton videonya melalui link berikut:
Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. Jangan lupa, subscribe akun YouTube DDTC Indonesia untuk mendapatkan berbagai ilmu perpajakan secara gratis! (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Jangan Terlewat! Kelas Persiapan Ujian Sertifikasi ADIT Segera Dimulai
Fungsi Excel Ini Wajib Dikuasai Profesional Pajak
Pengkreditan Pajak Masukan PPN bagi PKP Belum Penyerahan atau Ekspor
Pahami Isu PPN yang Kerap Jadi Sengketa, Jangan Lupa Daftar Hari Ini
berita pilihan
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Initial Memorandum Aksesi OECD Ditargetkan Rampung Bulan Depan
DJP: Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh 25 Sudah Bisa Lewat Coretax
Cakupan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang Dilakukan Ditjen Pajak
WP Tak Gubris Surat Teguran DJP, Siap-siap Dapat Surat Tagihan Pajak
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak
