Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Pajak Masukan Terkait Jasa Freight Forwarding Tak Bisa Dikreditkan

A+
A-
16
A+
A-
16
Pajak Masukan Terkait Jasa Freight Forwarding Tak Bisa Dikreditkan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang berhubungan dengan jasa pengurusan transportasi (freight forwading).

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/2022, PKP yang dimaksud merupakan PKP yang melakukan penyerahan JKP tertentu serta wajib memungut dan menyetorkan PPN terutang dengan besaran tertentu.

“Jika PKP merupakan pihak yang menerbitkan faktur pajak kode 05 maka pajak masukan yang berhubungan dengan diterbitkannya faktur pajak 05 tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 5 PMK 71/2022,” cuit Kring Pajak di sosial media, dikutip pada Minggu (16/7/2023).

Baca Juga: Hindari Modus Penipuan, DJP Imbau WP Jangan Panik Jika Dapat Surat

Namun, lanjut Kring Pajak, jika PKP merupakan pihak yang menerima faktur pajak kode 05 sebagai pajak masukan maka PKP bersangkutan dapat mengkreditkannya sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (2) huruf c PMK 71/2022, jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi (freight charges) merupakan JKP tertentu yang dikenai tarif PPN dengan besaran tertentu, yaitu sebesar 1,1%.

Secara terperinci, biaya transportasi yang dimaksud ialah biaya transportasi yang dibayar atau yang seharusnya dibayar penerima jasa, berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, dan/atau angkutan di jalan.

Baca Juga: Pemprov Sumbar Gelar Pemutihan hingga Agustus 2025

Sekadar informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Sementara itu, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Adapun kode faktur pajak 05 dipakai untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. (rig)

Baca Juga: Keterangan Resmi DJP terkait Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 71/2022, freight forwarding, jasa pengurusan transportasi, pajak masukan, pajak, PKP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Juni 2025 | 14:00 WIB
LAPORAN FOKUS

PTKP, UMK, dan Pendapatan Per Kapita di Indonesia

Rabu, 25 Juni 2025 | 13:50 WIB
LAPORAN FOKUS

Antara Kebutuhan Hidup dan Kewajiban Pajak, Apa Kata WP Soal PTKP?

Rabu, 25 Juni 2025 | 13:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Diusulkan Cakup Penghindar Pajak, Kapan RUU Perampasan Aset Dibahas?

berita pilihan

Kamis, 26 Juni 2025 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hindari Modus Penipuan, DJP Imbau WP Jangan Panik Jika Dapat Surat

Kamis, 26 Juni 2025 | 12:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pemprov Sumbar Gelar Pemutihan hingga Agustus 2025

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterangan Resmi DJP terkait Marketplace Bakal Jadi Pemungut PPh 22

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Marketplace Bakal Diwajibkan Pungut Pajak, Ada Dasar Hukumnya

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:11 WIB
CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Ada Eror Coretax Saat Input Faktur Pajak, WP Coba Cara Ini

Kamis, 26 Juni 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Fungsi Nomor Identitas Perpajakan berdasarkan PER-7/PJ/2025

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Lelang Serentak, DJP Jakarta Utara Pulihkan Tunggakan Pajak Rp4,4 M

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:08 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Marketplace Akan Ditunjuk Sebagai Pemungut Pajak? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 26 Juni 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kejar Penerimaan, Sri Mulyani Singgung Pemajakan di Platform Digital