PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Berlaku, Pahami Ketentuan Peralihannya

"Pemeriksaan terhadap jenis pajak selain PBB yang dimulai sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021," bunyi Pasal 30 huruf a PMK 15/2025, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Untuk pemeriksaan PBB yang dimulai sebelum berlakunya PMK 15/2025 dan masih belum selesai, pemeriksaan dilaksanakan hingga selesai dengan mengikuti ketentuan dalam PMK 256/2014.

PMK 15/2025 telah diundangkan pada 14 Februari 2025 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan yang dilaksanakan dengan mengacu pada PMK 15/2025 adalah pemeriksaan yang dimulai pada 14 Februari 2025 dan setelahnya.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa pengadministrasian pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya PMK 15/2024 dan belum selesai bisa dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 15/2024.

Pada Pasal 2 ayat (3) PMK 15/2024, dirjen pajak melimpahkan kewenangan untuk mengadministrasikan pemeriksaan pajak dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan berlakunya PMK 15/2024 sejak 14 Februari 2025, beberapa ketentuan sebelumnya yakni PMK 17/2013 s.t.d.d PMK 184/2015, PMK 256/2014, dan Pasal 105 PMK 18/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (sap)