Baru! Detail Kriteria Tindakan yang Dilakukan Pemeriksaan Tujuan Lain

“Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ... dapat berupa penentuan, pencocokan, pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2025, dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Dalam praktiknya, dirjen pajak melimpahkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan DJP. Begitu pula dengan kewenangan pemeriksaan untuk tujuan lain juga dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan DJP.

Mengacu Pasal 6 ayat (8) PMK 15/2025, pemeriksaan untuk tujuan lain tersebut dilakukan dalam jangka waktu maksimal 4 bulan terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak.

Ketentuan jangka waktu maksimal pelaksanaan pemeriksaan tersebut sama seperti batas waktu pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan yang diatur dalam Pasal 81 PMK 17/2013.

Adapun pemeriksaan untuk tujuan lain tersebut tidak sembarang dilakukan. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 70 PMK 17/2013 s.t.d.d PMK 184/2015, ada 12 kriteria tindakan yang membuat dirjen pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Nah, Pasal 4 ayat (3) PMK 15/2025 memperluas kriteria tindakan tersebut menjadi 25 jenis tindakan. Selain karena ada kriteria tindakan baru, jumlah kriteria tindakan yang akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain tersebut bertambah karena digabungnya pengaturan pemeriksaan PBB dalam 1 aturan.

Berikut perbedaan kriteria tindakan yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain antara PMK 15/2025 dan PMK 17/2013 s.t.d.d PMK 184/2015.

(sap)