Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Kemenkeu Vietnam Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk untuk 10 Barang Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Vietnam Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk untuk 10 Barang Ini

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemangkasan tarif bea masuk Most Favored Nation (MFN) terhadap 10 kelompok barang guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih seimbang dan adil dengan mitra dagang.

Direktur Manajemen dan Pengawasan Kebijakan Pajak, Pungutan, dan Retribusi Kemenkeu Nguyen Quoc Hung mengatakan penurunan tarif bea masuk MFN diperlukan untuk menjaga ekosistem perdagangan internasional.

"Tarif bea masuk yang direvisi pada umumnya tidak akan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam FTA [free trade agreements] yang telah ditandatangani oleh Vietnam," katanya, dikutip pada Minggu (20/4/2025).

Baca Juga: Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Hung menuturkan pemangkasan tarif bea masuk MFN menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus yang makin tidak dapat diprediksi.

Menurutnya, setiap pergeseran dalam kebijakan ekonomi, perdagangan, dan tarif telah menciptakan efek berantai yang cepat dan mendalam pada investasi dan perdagangan global, termasuk di Vietnam.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh pun telah menerbitkan Instruksi Nomor 06/CT-TTg pada 10 Maret lalu yang memerintahkan Kemenkeu menyiapkan revisi peraturan mengenai tarif bea masuk pada kelompok produk tertentu.

Baca Juga: Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak

Penyesuaian tarif bea masuk bertujuan mencapai keseimbangan antara prioritas ekonomi sekaligus memastikan proses persetujuan impor yang efisien.

Pemangkasan tarif bea masuk juga diharapkan dapat meningkatkan neraca perdagangan Vietnam, mendorong pengusaha mendiversifikasi impor mereka, serta meningkatkan konsumsi.

Selain memangkas tarif, Kemenkeu diminta memprioritaskan kesederhanaan dan kepastian regulasi sehingga memudahkan kepatuhan bagi wajib pajak sekaligus mendorong lingkungan pasar yang lebih dinamis.

Baca Juga: Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar

"Prinsip dalam menyusun kebijakan tarif tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan importir terhadap ketentuan bea masuk yang diuraikan dalam UU Kepabeanan," ujarnya seperti dilansir vneconomy.vn.

Hung menyebut pemangkasan tarif bea masuk MFN akan berlaku untuk barang-barang yang belum diproduksi di dalam negeri atau barang-barang yang diproduksi, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pemangkasan tarif ini berfokus pada barang-barang impor bernilai tinggi yang diminati oleh mitra dagang.

Dia berharap penyesuaian tarif bea masuk mampu memperkuat hubungan dagang Vietnam dengan mitra strategis komprehensifnya, khususnya Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024

Vietnam dan AS menandatangani perjanjian perdagangan bilateral pada 2001, tetapi belum ada FTA khusus sehingga ekspor AS ke Vietnam masih dikenakan tarif MFN.

Kemitraan Strategis Komprehensif antara Vietnam dan AS juga telah berjalan sejak 11 September 2023, tetapi tanpa FTA bilateral, impor AS tetap dikenakan tarif MFN, yang berlaku sama untuk semua anggota WTO.

Selain AS, Vietnam memiliki kemitraan strategis komprehensif dengan 11 negara lain, termasuk China , Jepang, Korea Selatan, Australia, Rusia, India, Prancis, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Selandia Baru.

Baca Juga: Penghapusan BPHTB Disebut Jadi Karpet Merah Wong Cilik Punya Rumah

Berikut ini usulan pemangkasan tarif bea masuk MFN di Vietnam:

  • Mobil dengan 3 kode HS (8703.23.63, 8703.23.57, dan 8703.24.51), tarifnya diturunkan dari 64% dan 45% menjadi tarif tunggal sebesar 32%;
  • Etanol, tarifnya diturunkan dari 10% menjadi 5%;
  • Paha ayam beku, tarifnya diturunkan dari 20% menjadi 15%;
  • Kacang pistachio, tarifnya diturunkan dari 15% hingga 5%;
  • Kacang almond, tarifnya diturunkan dari 10% hingga 5%;
  • Apel segar, tarifnya diturunkan dari 8% hingga 5%;
  • Buah ceri, tarifnya diturunkan dari 10% hingga 5%;
  • Kismis, tarifnya diturunkan dari 12% hingga 5%;
  • Kayu dan produk kayu di bawah kelompok HS 44.21, 94.01, dan 94.03, tarifnya diturunkan dari 20% dan 25% menjadi tarif tunggal sebesar 5%; dan
  • Gas alam cair (LNG), tarifnya diturunkan dari 5% menjadi 2%; serta tarif pajak 0%.

Selain itu, komoditas etana juga diusulkan dikenakan tarif 0%. (rig)

Baca Juga: Pemindahbukuan Tak Lagi Sefleksibel Dulu, Fiskus Beberkan Perubahannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, tarif bea masuk, ekspor, impor, bea masuk, sistem perdagangan internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 Mei 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Akibat Lebih Bayar 2024, PPh Pasal 21 Januari-Februari 2025 Tertekan

Jum'at, 09 Mei 2025 | 18:14 WIB
DDTC ACADEMY – PERSONALISED TRAINING

DDTC Academy Gelar In-House Training soal Pajak Minimum Global

berita pilihan

Minggu, 11 Mei 2025 | 12:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi, Ini Kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Rupiah Melemah, Cadangan Devisa RI Turun Hampir US$5 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sederet Layanan yang Diberikan oleh Kring Pajak

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:30 WIB
KOTA PEKANBARU

Disokong PBJT dan Opsen PKB, Realisasi PAD Capai Rp320 Miliar

Minggu, 11 Mei 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024

Minggu, 11 Mei 2025 | 09:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dorong Aktivitas Ekonomi, Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Belanja

Minggu, 11 Mei 2025 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penghapusan BPHTB Disebut Jadi Karpet Merah Wong Cilik Punya Rumah

Minggu, 11 Mei 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Danantara Ingin Bentuk Trust Fund, Rosan Ajak Bill Gates Taruh Dana

Minggu, 11 Mei 2025 | 07:30 WIB
CORETAX SYSTEM

PKP BPHT Mau Beralih ke Tarif PPN Umum, Pemberitahuan Bisa Via Coretax

Sabtu, 10 Mei 2025 | 13:30 WIB
KABUPATEN JOMBANG

Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda