Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Butuh Referensi Perpajakan Bahasa Inggris yang Kredibel? Coba Cek Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Butuh Referensi Perpajakan Bahasa Inggris yang Kredibel? Coba Cek Ini

Ilustrasi.

DALAM konteks perpajakan internasional, akurasi terminologi bukan sekadar preferensi linguistik, melainkan kebutuhan fundamental.

Banyak istilah perpajakan dalam bahasa Inggris yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia sehingga penerjemahan harfiah sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Dalam beberapa kesempatan bahkan bisa menyebabkan penyimpangan makna secara substantif.

Beberapa istilah pajak seperti (i) withholding tax, (ii) beneficial ownership, atau (iii) arm’s length principle, tidak dapat diterjemahkan secara satu kata demi satu kata, tanpa kehilangan konteks yuridis dan implikasi perpajakan yang terkandung di dalamnya.

Baca Juga: Lagi Ramai soal Marketplace Jadi Pemungut Pajak, Apa Itu PPh Pasal 22?

Ketidaktepatan ini dapat berdampak pada kesalahan interpretasi peraturan, pelaporan yang keliru, hingga potensi sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Di tengah kompleksitas tersebut, kebutuhan akan referensi perpajakan dalam bahasa Inggris menjadi makin mendesak, khususnya bagi para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi lintas yurisdiksi.

Menjawab tantangan tersebut, Perpajakan DDTC menyediakan sumber daya yang komprehensif dan kredibel dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini, Perpajakan DDTC telah menyediakan:

Baca Juga: Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini
  • Lebih dari 1.000 peraturan perpajakan Indonesia dalam versi bahasa Inggris, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga surat edaran dan ketentuan teknis lainnya.
  • Lebih dari 80 panduan perpajakan dalam bahasa Inggris, yang membahas topik-topik strategis seperti panduan atas transaksi atau profesi tertentu.
  • Seluruh naskah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam bahasa Inggris, sebagaimana diratifikasi Indonesia, tersedia secara lengkap dan dapat diakses publik.
  • Koleksi ebooks dalam bahasa Inggris, salah satunya adalah DDTC Indonesian Tax Manual, yang menyajikan pembahasan sistem perpajakan Indonesia secara menyeluruh.

Dengan tersedianya referensi dalam bahasa Inggris, Perpajakan DDTC turut mendukung transparansi, kepastian hukum, serta peningkatan kapasitas para pelaku ekonomi dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Akses konten-konten bahasa Inggris di Perpajakan DDTC sekarang melalui: perpajakan.ddtc.co.id. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perpajakan ddtc, perpajakan ddtc premium, ddtc, referensi perpajakan, bahasa inggris, literatur pajak, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 30 Juni 2025 | 21:00 WIB
KAMUS PAJAK

Update 2025: Apa Itu Bupot PPh Unifikasi?

Senin, 30 Juni 2025 | 19:30 WIB
PUBLIKASI OECD

OECD Terbitkan Panduan Investigasi Kejahatan Pajak

Senin, 30 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Mau Submit Retur Pajak Masukan tapi Alami Eror Ini, Begini Solusinya

Senin, 30 Juni 2025 | 18:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Wah! Dinas Pendidikan Finalkan Materi tentang Pajak untuk Siswa SMP

berita pilihan

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:45 WIB
APBN 2025

Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar Jadi 2,78% PDB

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:30 WIB
APBN 2025

Outlook Pemerintah: Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini

Selasa, 01 Juli 2025 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Semester I/2025 Masih Kontraksi 6%

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:38 WIB
SIDANG PARIPURNA DPR

Sri Mulyani Serahkan RUU P2 APBN 2024 kepada DPR

Selasa, 01 Juli 2025 | 15:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Dapat Hadiah Undian dari Acara Giveaway? Begini Pajak Penghasilannya

Selasa, 01 Juli 2025 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Demi Pengawasan, Kemenkeu Akan Integrasikan Coretax, CEISA, & SIMPONI

Selasa, 01 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEUANGAN NEGARA

SAL Akhir 2024 Capai Rp457 T, Bisa Dipakai untuk Pembiayaan APBN 2025

Selasa, 01 Juli 2025 | 13:07 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Juni 2025 Capai 1,87 Persen, Disumbang Emas Perhiasan dan Kopi