Wah! Dinas Pendidikan Finalkan Materi tentang Pajak untuk Siswa SMP

"Materi ajar tentang pajak nantinya bertujuan mengenalkan pentingnya pajak sejak dini melalui pelajaran di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana dilansir pajak.go.id, dikutip pada Senin (30/6/2025).

Dalam pembahasan antara DJP dan Pemkot Malang, penyusunan modul pembelajaran pajak akan disisipkan ke mata pelajaran yang sudah ada, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lainnya.

"Malang ini kota pendidikan, jadi kami sangat mendukung. Apalagi ini program dari pemerintah pusat. Kami akan bantu agar sukses," ujar Suwarjana.

Dia menambahkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari program uji coba (piloting) yang telah dilakukan di 30 SMP Negeri di Kota Malang sejak 2023 lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengenalan pajak di sekolah dinilai potensial untuk bisa diterapkan secara nasional mulai 2026.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Timur III Vincentius Sukamto, menyampaikan bahwa Kota Malang dinilai ideal menjadi kota percontohan untuk penerapan program ini secara nasional.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan karena telah membantu suksesnya piloting sejak dua tahun yang lalu. Ini jadi langkah baik untuk masa depan literasi pajak,” ujarnya.

Bicara soal kesadaran pajak, Founder DDTC Darussalam sempat menyampaikan pemikirannya tentang urgensi peningkatan inklusi kesadaran pajak di tengah masyarakat.

Darussalam mengatakan inklusi pajak menjadi faktor yang krusial di Indonesia. Sebagai bagian dari edukasi pajak, inklusi pajak dianggap sebagai mekanisme efektif untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pajak.

Darussalam mengatakan setidaknya terdapat tujuh argumentasi pentingnya program inklusi pajak. Pertama, tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah di Indonesia. Kedua, inklusi pajak relevan dalam sistem self-assessment.

Ketiga, inklusi pajak sebagai langkah antisipatif dalam rangka menyambut bonus demografi. Keempat, inklusi pajak bisa jadi solusi jangka panjang dalam menjamin kepatuhan pajak pekerja di sektor nonstandar yang mulai marak dewasa ini.

Kelima, edukasi pajak merupakan salah satu dari empat elemen dasar jaminan sistem pajak yang ideal dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Keenam, inklusi pajak menstimulus ketertarikan generasi muda Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia unggul di bidang pajak.

Ketujuh, inklusi pajak menjadi bagian tidak terpisahkan dari momentum reformasi pajak. Keberhasilan agenda reformasi pajak Indonesia 2017-2020 yang bertujuan untuk optimalisasi penerimaan pajak, sambung Darussalam, memiliki probabilitas keberhasilan besar jika didukung program edukasi pajak yang berkelanjutan. (sap)