Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Fokus
Reportase

Para Diplomat Harap Isu Pajak Orang Super Kaya Diangkat di Forum PBB

A+
A-
0
A+
A-
0
Para Diplomat Harap Isu Pajak Orang Super Kaya Diangkat di Forum PBB

Ilustrasi.

WASHINGTON, DDTCNews – Sejumlah diplomat dari beberapa negara berharap isu kebijakan pajak terkait dengan orang-orang super kaya kembali digaungkan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G-20.

Kepala Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Uni Afrika Patrick Olomo menilai pentingnya menerapkan sistem perpajakan yang adil. Salah satunya ialah pemajakan terhadap orang super kaya.

"Butuh kolaborasi lebih mendalam di antara negara-negara berkembang untuk mencapai usulan presidensi G-20 Brasil untuk mengenakan pajak kepada orang-orang super kaya," katanya, dikutip pada Jumat (2/5/2025).

Baca Juga: Besok Ujian! Ini Daftar Materi untuk Belajar Agar Siap Hadapi USKP A-B

Patrick menjelaskan usulan mengenai pajak orang super kaya sempat disinggung saat G-20 Brasil pada 2024. Sayangnya, diskusi tersebut dikesampingkan oleh sebagian besar pihak setelah masa jabatan presidensi berakhir.

Dia menambahkan Uni Afrika mendukung pemajakan orang-orang super kaya. Mereka bahkan telah mengajukan penyusunan kerangka acuan tentang kerja sama pajak internasional kepada komite ad hoc PBB.

"Kita kehilangan minimal $478 miliar per tahun yang terdiri dari sekitar $90 miliar dalam aliran keuangan gelap, $220 miliar dalam bentuk insentif pajak, dan bentuk kebocoran lain dari sistem pajak internasional, seperti pengalihan keuntungan dan penghindaran pajak," ujar Olomo.

Baca Juga: Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP

Oleh karena itu, Olomo optimistis masih ada ruang mengangkat kembali diskusi mengenai pajak bagi orang super kaya di forum PBB dan G-20.

Dia pun tidak melihat adanya penolakan terhadap usulan Brasil pada pertemuan G-20 Juli 2024, di mana usulan itu diajukan secara konsensus dan dimasukkan dalam deklarasi menteri.

Sementara itu, Penasihat Keuangan Kedutaan Besar Spanyol di Washington DC Marta Jimenez-Blanco menyarankan para diplomat bisa mendiskusikan lebih terperinci mengenai kebijakan perpajakan di forum berikutnya, yaitu Fourth International Conference on Financing for Development.

Baca Juga: Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Pertemuan tersebut akan digelar di Seville, Spanyol pada 30 Juni-3 Juli 2025. Dia berharap para pemangku kepentingan bisa memperoleh komitmen tentang perpajakan orang super kaya dalam forum tersebut, ketimbang harus menunggu dua tahun lagi hingga 2027 untuk menyelesaikan negosiasi melalui UN Tax Convention. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : amerika serikat, pajak, pajak internasional, HNWI, pajak orang kaya

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Mei 2025 | 07:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Supertax Deduction, Investor Perlu Diundang agar Beri Pelatihan

Sabtu, 24 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Publik Menunggu Kinerja Dirjen Pajak Baru, PR Terdekat Soal Coretax

Jum'at, 23 Mei 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bisakah Pajak Masukan Dikreditkan Sebelum WP Dikukuhkan sebagai PKP?

Jum'at, 23 Mei 2025 | 18:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah PPN Termasuk Pajak Tercakup dalam Ketentuan GMT?

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:09 WIB
MATERI USKP I/2025

Besok Ujian! Ini Daftar Materi untuk Belajar Agar Siap Hadapi USKP A-B

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BPK Rampungkan Pemeriksaan atas LKPP 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN

Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Minggu, 25 Mei 2025 | 13:00 WIB
KP2KP BARADATU

Gaji di Bawah Rp4,5 Juta Per Bulan, WP Ajukan NPWP Non-Efektif

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Apa Saja Sektor Lainnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L?

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak