Seperti Apa Kualifikasi Kuasa dan Konsultan Pajak di Berbagai Negara?

Dalam buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan dijelaskan bahwa penentuan kompetensi perpajakan ini bukan perkara yang mudah. Alasannya, pertama, kompetensi perpajakan perlu mengacu pada standar kompetensi tertentu untuk menentukan siapa saja yang memiliki kompetensi perpajakan itu.

Kedua, perlu adanya perlakuan yang adil (equal treatment) terhadap pihak-pihak yang akan menjadi kuasa dan konsultan pajak.

Kompetensi Perpajakan di Banyak Negara

Untuk melihat kompleksnya pengukuran kompetensi perpajakan bagi seorang kuasa dan konsultan pajak, kita bisa melihat praktiknya di berbagai negara. Setiap negara memiliki konsep kompetensi yang berbeda-beda, termasuk mencakup kategorisasi kompetensi hingga jalur yang tersedia bagi pihak-pihak yang ingin memasuki profesi kuasa dan konsultan pajak.

Topik tentang perbandingan kompetensi kuasa dan konsultan pajak di negara lain dibahas secara mendalam pada Bab 7 buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan yang disusun oleh DDTC bersama dengan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Di Korea Selatan misalnya, diatur bahwa akuntan pajak bersertifikat (certified tax accountant) merupakan satu-satunya pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan.

Berbeda lagi di Afrika Selatan. Di negara tersebut, syarat untuk menjadi kuasa dan konsultan pajak bergantung pada ketentuan yang dibuat oleh masing-masing asosiasi profesi yang diakui (Recognized Controlling Body).

Lalu, situasinya sedikit berbeda di Belanda. Di Negeri Kincir Angin itu, sebutan tax adviser mendominasi profesi konsultan pajak. Umumnya, mereka bernaung dalam suatu asosiasi yang disebut The Dutch Association of Tax Adviser. Nah, mayoritas anggota asosiasi setidaknya menguasai salah satu bidang keilmuan pajak yang diajarkan di perguruan tinggi di Belanda.

Sementara di Australia, pihak yang memberikan jasa perpajakan dikategorikan menjadi tax agent dan business activity statement (BAS) agent. Untuk menjadi tax agent, tidak ada syarat untuk mengikuti ujian kuasa dan konsultan pajak. Hanya saja, ada beberapa kompetensi tertentu yang terbagi ke dalam 11 jalur yang bisa ditempuh.

Di Malaysia, hanya agen pajak berlisensi yang bisa menjadi kuasa wajib pajak di hadapan otoritas pajak. Lisensi itu diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku selama 3 tahun. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan lisensi tersebut.

Selain negara-negara itu, buku Kuasa dan Konsultan Pajak terbitan DDTC juga memberinci praktik penentuan kompetensi perpajakan di Jepang, Jerman, Kanada, Tanzania, Vanuati, dan Filipina. Masing-masing negara itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri dalam menentukan siapa saja yang berhak menyandang titel kuasa dan konsultan pajak.

Pelajaran dari Negara Lain

Ada satu sub-bab khusus pada buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan yang menarik untuk dibaca, yakni pembahasan tentang pelajaran yang bisa diambil dari negara-negara lain dalam hal penentuan kompetensi perpajakan.

Ada 5 pelajaran penting yang dijabarkan oleh Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi bersama Director DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji dalam buku tersebut.

Pertama, elemen kompetensi kuasa dan konsultan pajak di berbagai negara tersusun atas pendidikan sarjana di bidang kompetensi perpajakan atau yang relevan, pengalaman kerja, ujian sertifikasi, syarat administrasi, dan profil risiko individu.

Kedua, jalur untuk menjadi kuasa dan konsultan pajak tidak dibatasi dengan hanya mengikuti ujian sertifikasi, tetapi juga terbuka untuk pertimbangan lain seperti jalur pendidikan sarjana di bidang kompetensi perpajakan, pengalaman, atau pengakuan keahlian (rekognisi).

Ketiga, negara dengan budaya dan praktik jasa keuangan serta hukum yang relatif matang, umumnya tidak mengatur kompetensi profesi kuasa dan konsultan pajak secara ketat. Di negara-negara itu, pengaturan profesi kuasa dan konsultan pajak diserahkan kepada asosiasi profesi.

Keempat, negara yang memiliki populasi besar cenderung lebih ketat mengatur profesi kuasa dan konsultan pajak. Hal ini lantaran diperlukan pengawasan yang ketat untuk menjaga standar mutu kuasa dan konsultan pajak.

Kelima, bidang keilmuan perpajakan atau yang relevan dengan praktik penyediaan jasa pajak merupakan tuan rumah keilmuan untuk menguji kualifikasi kompetensi profesi kuasa dan konsultan pajak.

Dari kelima pelajaran yang diambil dari praktik di negara-negara lain itu, buku Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan menyodorkan rekomendasi yang menarik.

Mengingat perlunya meningkatkan jumlah kuasa dan konsultan pajak yang berkompeten, diperlukan pengaturan kompetensi kuasa dan konsultan pajak yang terdiri atas beberapa jalur.

Pertama, jalur prioritas. Bagi lulusan sarjana yang memang menyelesaikan pendidikan di bidang perpajakan dan telah mendapat rekomendasi dari pihak berwenang, diberikan jalur prioritas untuk menjadi kuasa dan konsultan pajak tanpa mengikuti ujian sertifikasi kompetensi dasar perpajakan.

Kedua, jalur kompetensi dan penyetaraan. Di samping jalur prioritas, perlu disediakan jalur kompetensi dan penyetaraan bagi lulusan di luar bidang kompetensi perpajakan yang didasarkan atas pemikiran bahwa pajak pada dasarnya merupakan multidisiplin ilmu. Karenanya, lulusan dari disiplin ilmu di luar bidang kompetensi dasar perpajakan diperkenankan menjadi kuasa dan konsultan pajak melalui jalur pendidikan profesi kompetensi dasar perpajakan.

Ketiga, jalur penghargaan dan rekognisi. Jalur ini diberikan kepada pensiunan otoritas pajak serta bagi tokoh atau pengajar perguruan tinggi perpajakan dengan kompetensi perpajakan dan durasi pengalaman tertentu.

Tertarik membaca lebih dalam mengenai kompetensi perpajakan bagi kuasa dan konsultan pajak? Anda bisa mengunduh (downliad) file PDF Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan di sini. (sap)