Ketentuan PPh atas Pengalihan Partisipasi Interes, Apa yang Berubah?

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.011/2011 ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 483 angka 12 PMK 81/2024, dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Apabila disandingkan, tidak ada perubahan ketentuan yang signifikan dalam PMK 81/2024. Kendati demikian, setidaknya ada 4 perubahan yang bisa menjadi perhatian.

Pertama, perubahan nomenklatur. PMK 81/2024 mengubah nomenklatur participating interest menjadi partisipasi interes. Selain itu, istilah kontraktor kini disebut secara lengkap menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas).

Kedua, perubahan format bukti pemotongan PPh. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang menerima pengalihan partisipasi interes kini harus menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, bukti potong PPh atas pengalihan partisipasi interes kini dibuat menggunakan format bukti potong pada umumnya. Sebelumnya, PMK 257/2011 menyediakan format khusus untuk bukti potong PPh atas pengalihan partisipasi interes.

Ketiga, kontraktor penerima pengalihan partisipasi Interes yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak kini wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh atas pengalihan partisipasi interes setelah terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebelumnya, kontraktor penerima pengalihan partisipasi interes yang belum terdaftar sebagai wajib pajak juga harus menyetor sendiri PPh atas pengalihan partisipasi interes, tetapi menggunakan surat setoran pajak (SSP) atas nama kontraktor yang mengalihkan partisipasi interes.

Keempat, batas waktu penyetoran dan pelaporan. PMK 81/2024 menegaskan PPh atas penghasilan dari pengalihan partisipasi interes wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024.

Selain itu, kontraktor yang sudah melakukan pemotongan atau penyetoran sendiri PPh atas penghasilan dari pengalihan partisipasi interes wajib melaporkannya sesuai dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 PMK 81/2024.

Sebagai informasi, KKKS Migas adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.

Kontraktor tersebut bisa memiliki penghasilan lain di luar kontrak kerja sama di antaranya dari pengalihan partisipasi interes. Adapun partisipasi interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan KKKS Migas.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) 93/2021, partisipasi Interes dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian.

Atas penghasilan dari pengalihan partisipasi interes tersebut, kontraktor akan dikenakan PPh yang bersifat final. PPh final tersebut dikenakan dengan 2 jenjang tarif. Pertama, tarif 5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan Partisipasi Interes selama masa eksplorasi. Kedua, 7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan partisipasi interes selama masa eksploitasi. (sap)