DPR Khawatir Efek Lemahnya Daya Beli Merembet ke Kinerja Cukai Rokok

"Kenapa kami konsentrasi terhadap penjualan rokok? Karena rokok identik dengan penerimaan negara dari sektor cukai. Maka dari itu, kita harus menjaga penerimaan negara di bidang ini," katanya, dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Wihadi bersama anggota Komisi XI DPR lainnya dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke sebuah pabrik rokok di Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, pihak manajemen perusahaan menyampaikan adanya penurunan signifikan dalam pemesanan pita cukai.

Dia menjelaskan penurunan pemesanan pita cukai disebabkan oleh 2 faktor utama, yakni pelemahan daya beli masyarakat dan peningkatan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, Komisi XI DPR bersama pemangku kepentingan lainnya perlu segera mencari solusi untuk memulihkan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, penindakan terhadap barang rokok ilegal harus dipertegas, baik pada rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, maupun dilekati pita cukai salah peruntukan.

Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal diperlukan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan adil.

"Tujuannya agar industri ini tetap berjalan dan penerimaan negara tidak terganggu," ujarnya.

Hingga Februari 2025, realisasi CHT tercatat senilai Rp38,4 triliun atau turun 2,6%. Kontraksi ini disebabkan oleh produksi rokok pada November dan Desember 2024 yang turun 5,2%, sebagai basis penghitungan penerimaan hasil tembakau pada Januari dan Februari 2025.

Adapun pada tahun ini, penerimaan CHT ditargetkan senilai Rp230,09 triliun. (sap)