Alokasi APBN Cukup, 53 Unit Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2025

"Yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan existing. Selanjutnya, sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru," katanya, dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Prasetyo mengatakan pembangunan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan sekaligus penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, 53 unit yang rampung pada Juni 2025 akan dapat beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres 8/2025 mengenai optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melalui Inpres tersebut, Prabowo antara lain menegaskan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya terpadu dan terintegrasi untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait terus melakukan koordinasi intensif guna mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat. Kementeriannya juga telah melakukan survei usulan lokasi sekolah rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi, sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan readiness criteria.

"Bersama dengan mensos kami tengah merancang prototipe dan detail engineering design (DED) untuk pembangunan tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

Anggaran pendidikan pada APBN 2025 telah terealisasi Rp76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6% dari pagu APBN senilai Rp665 triliun.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (sap)