Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Siasati Efisiensi Anggaran, Pemda Ajak Masyarakat Patuh Bayar PBB

A+
A-
0
A+
A-
0
Siasati Efisiensi Anggaran, Pemda Ajak Masyarakat Patuh Bayar PBB

Ilustrasi.

BANJARBARU, DDTCNews – Pemkot Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus memutar otak agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu program pembangunan daerah. Salah satu upaya yang ditempuh adalah berupaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menjelaskan anggaran dari APBN (dana transfer daerah) untuk Kota Banjarbaru dipangkas Rp8,7 miliar. Pemkot pun melakukan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp13 miliar.

"Tapi kami tidak ingin hanya karena adanya efisiensi anggaran, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat jadi terganggu,” katanya, dikutip pada Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Aditya menyebut ketaatan pajak masyarakat bisa menjadi solusi di tengah efisiensi anggaran. Untuk itu, pemkot menggelar Gerakan Sadar Membayar PBB-P2 2025. Acara ini nantinya berupa sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.

“Dengan sosialisasi bayar pajak ini, kami berharap bisa sampai kepada masyarakat. Tentunya dengan bantuan stakeholder yang hadir," tuturnya.

Aditya menilai penerimaan PBB-P2 yang optimal bisa menutupi kekurangan dana akibat efisiensi anggaran dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui PAD yang tinggi, sambungnya, Kota Banjarbaru dapat lebih mandiri dan pembangunan daerah bisa dipercepat.

Baca Juga: Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

“Kami berharap masyarakat untuk taat bayar pajak. Karena melalui pajak dan retribusi, pemkot bisa membangun dan memberikan pelayanan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menegaskan bahwa seluruh stakeholder memiliki peran penting dalam menyosialisasikan kesadaran pajak.

"Kita bekerjasama dengan kecamatan hingga kelurahan. Alhamdulillah, gerakan ini melibatkan semua pihak untuk melakukan sosialisasi dan respons masyarakat sudah bagus," katanya seperti dilansir radarbanjarmasin.jawapos.com. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kota banjarbaru, pajak, pajak daerah, kepatuhan pajak, pajak bumi dan bangunan, PBB, PBB-P2, efisiensi anggaran

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini