Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2024
Tampilan awal salinan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 12/2024
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024.
Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.12/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan pada 30 Juli 2024.
“Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak 1 Agustus 2024 hingga 31 Agustus 2024,” demikian penggalan diktum pertama KMK tersebut.
Terdapat 5 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi, mulai dari 0,58% hingga 2,25%. Kelima tarif itu tercatat tidak berbeda dengan periode Juli 2024.
Berikut perincian tarif bunga per bulan atas sanksi administrasi pajak untuk periode 1 Agustus 2024 - 31 Agustus 2024:
Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK bervariasi karena merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan. Perhitungan tersebut berdasarkan pada formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift faktor dari masing-masing pasal dan dibagi 12.
Sementara itu, tarif bunga per bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan 0,58%, lebih rendah ketimbang tarif pada periode sebelumnya.
Berikut perincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode 1 Agustus 2024 - 31 Agustus 2024:
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
PKP BPHT Mau Beralih ke Tarif PPN Umum, Pemberitahuan Bisa Via Coretax
Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda
Ajukan Permohonan Pindah Kantor Pajak, WP Perlu Lampirkan KTP Terbaru
PPPK: Konsultan Pajak Berperan Penting dalam Peningkatan Tax Ratio
berita pilihan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Initial Memorandum Aksesi OECD Ditargetkan Rampung Bulan Depan
DJP: Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh 25 Sudah Bisa Lewat Coretax
Cakupan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang Dilakukan Ditjen Pajak
WP Tak Gubris Surat Teguran DJP, Siap-siap Dapat Surat Tagihan Pajak
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak
DJBC Sebut Pengawasan Barang Ilegal di Medsos Lebih Menantang
Warga Keluhkan Layanan Pemutihan Pajak ke Ombudsman
