Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak April 2025, Simak Perinciannya
Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KM.10/2025.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 April 2025 hingga 30 April 2025.
Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 5/KM.10/2025. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama menteri keuangan pada 27 Maret 2025.
“Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku 1 April 2025 sampai dengan 30 April 2025,” demikian penggalan diktum pertama KMK tersebut.
Terdapat 5 tarif bunga per bulan untuk sanksi administrasi, yaitu mulai dari 0,58% sampai dengan 2,25%. Kelima tarif tersebut lebih tinggi ketimbang tarif sanksi bunga yang berlaku pada periode Maret 2025.
Perincian tarif bunga per bulan atas sanksi administrasi pajak untuk periode periode 1 April 2025 hingga 30 April 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.
Besaran tarif bunga per bulan dalam KMK bervariasi karena merupakan hasil dari perhitungan tarif bunga per bulan. Perhitungan tersebut berdasarkan pada formula suku bunga acuan yang ditetapkan menteri keuangan ditambah dengan uplift faktor dari tiap-tiap pasal dan dibagi 12.
Sementara itu, tarif bunga per bulan sebagai dasar pemberian imbalan bunga ditetapkan 0,58%, lebih tinggi ketimbang periode sebelumnya. Perincian tarif per bulan atas imbalan bunga pajak periode periode 1 April 2025 hingga 30 April 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:
Untuk mempermudah melihat tren perkembangan tarif bunga, Anda juga dapat mengunjungi kanal Indikator DDTCNews. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Penghapusan BPHTB Disebut Jadi Karpet Merah Wong Cilik Punya Rumah
Pemindahbukuan Tak Lagi Sefleksibel Dulu, Fiskus Beberkan Perubahannya
PKP BPHT Mau Beralih ke Tarif PPN Umum, Pemberitahuan Bisa Via Coretax
Protes Lonjakan Tagihan PBB-P2, Puluhan Orang Demo Kantor Bapenda
berita pilihan
Ada Buku Panduan Coretax Portal Lembaga Keuangan, Unduh di Sini
Simak! Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri untuk Orang Pribadi dan Badan
Ternyata Tak Semua Papan Reklame Kena Pajak Daerah, Ada Aturan Ukuran?
Nunggak Pajak Kendaraan Lebih dari 2 Tahun, WP Bisa Gunakan Pemutihan
Initial Memorandum Aksesi OECD Ditargetkan Rampung Bulan Depan
DJP: Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh 25 Sudah Bisa Lewat Coretax
Cakupan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang Dilakukan Ditjen Pajak
WP Tak Gubris Surat Teguran DJP, Siap-siap Dapat Surat Tagihan Pajak
Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak
