WP Sudah Lapor SPT Tahunan, DJP Tindak Lanjuti dengan Penelitian

"Terhadap SPT tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak akan dilakukan pengolahan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT," katanya.

Dwi menjelaskan kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT beserta lampiran-lampirannya. Selain itu, penelitian juga bermaksud menilai tentang kebenaran penulisan dan perhitungan dalam SPT tersebut.

"Oleh karena itu, DJP akan mulai melakukan penelitian atas pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak," tuturnya.

Sebagai informasi, penelitian SPT merupakan kegiatan yang dilakukan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan.

Apabila hasil penelitian SPT yang dilakukan KPP menunjukkan SPT tidak lengkap maka KPP dapat menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT. Penerbitan surat permintaan kelengkapan SPT dapat dilakukan dalam waktu 30 hari setelah tanggal pada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Sebagai tambahan informasi, DJP telah menerima sebanyak 14,05 juta SPT Tahunan PPh hingga 30 April 2025. Jumlah itu terdiri atas 12,99 juta SPT wajib pajak orang pribadi dan 1,05 juta SPT wajib pajak badan.

DJP juga melaporkan jumlah penyampaian SPT Tahunan orang pribadi kontraksi 1,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Berbanding terbalik, penyampaian SPT badan mengalami kenaikan sebesar 0,49%.

Selain topik di atas, ada pula ulasan perihal proyeksi pencapaian tax ratio pada tahun ini. Lalu, ada juga bahasan tentang ekstensifikasi objek cukai, upaya meningkatkan setoran PNBP, tax amnesty, dan lain sebagainya.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Ada 5 Aspek yang Diteliti dalam SPT Tahunan

DJP akan mulai melakukan penelitian terhadap pelaporan SPT Tahunan dengan memeriksa 5 aspek. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, 5 aspek yang diteliti tersebut telah diatur dalam Pasal 183 ayat (1) PMK 81/2024.

"Bahwa atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan," katanya.

Salah satu aspek yang akan diteliti itu antara lain surat pemberitahuan ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP) dan surat pemberitahuan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP. (DDTCNews)

Ekstensifikasi Cukai Terganjal

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyatakan pelaksanaan kebijakan penambahan barang kena cukai (BKC) akan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat.

Askolani mengatakan perekonomian nasional sedang dihadapkan pada besarnya ketidakpastian akibat kebijakan tarif di Amerika Serikat. Pemerintah pun belum berencana melakukan ekstensifikasi BKC pada tahun ini, termasuk untuk cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Belum tahu, nanti kita lihat [perkembangan perbincangan soal cukai MBDK]. Pokoknya nanti kalau pun mau, itu pasti pemerintah sampaikan, tetapi sementara belum ada," tuturnya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Apakah Tax Amnesty Bisa Ungkit Perekonomian? Begini Penjelasannya

Penyelenggaraan tax amnesty belum tentu memberikan dampak terhadap kinerja ekonomi nasional pada 2025.

Director of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji mengungkapkan tax amnesty tidak mampu memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional secara konsisten.

"Kalau dampaknya tidak konsisten, berarti mungkin bukan tax amnesty-nya yang tidak berpengaruh. Ada hal lain yang bisa cukup berpengaruh juga," katanya. (DDTCNews)

Setoran PNBP Anjlok 23 Persen pada Kuartal I/2025

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target APBN 2025.

Realisasi tersebut turun 26,03% secara tahunan alias year on year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 156,70 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah sedang menjalankan sejumlah strategi untuk mendorong realisasi PNBP ke depan. Setidaknya ada 4 strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja PNBP. (Kontan/Bisnis Indonesia)

Pajak Masih Minus, Target Tax Ratio Dikhawatirkan Tak Tercapai Lagi

Komisi XI DPR meminta pemerintah mencari strategi yang manjur untuk mengerek rasio perpajakan (tax ratio).

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan agar data tax ratio kembali meningkat. Sebab, Indonesia tercatat pernah mencapai tax ratio sebesar 12,74% pada 2005 dan 13,05% pada 2008.

"Kalau kita perhatikan PDB kita selalu tumbuh setiap tahun, penerimaan pajak kita menurut target APBN selalu tumbuh naik, tetapi tax ratio kita stagnan," katanya. (DDTCNews)

Kuota USKP Tak Terpenuhi, Ada 1.979 Pendaftar yang Lulus Verifikasi

Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) menetapkan 1.979 pendaftar sebagai peserta ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) periode I/2025.

Sebanyak 1.979 peserta USKP periode I/2025 tersebut terdiri dari 1.409 peserta USKP A ulang dan 570 USKP B ulang. Jumlah tersebut lebih rendah ketimbang kuota yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 2.860 peserta.

Nama-nama peserta USKP periode I/2025 tercantum dalam lampiran Pengumuman Nomor PENG-3/KP3SKP/V/2025. "Peserta yang namanya tidak tercantum dalam lampiran…, dinyatakan tidak lulus verifikasi," sebut KP3SKP. (DDTCNews)

Webinar Perdana Kadin-IAPI: Waspadai Akuntan Publik yang Tak Terdaftar

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengimbau perusahaan dan masyarakat luas untuk mewaspadai penawaran jasa audit oleh akuntan yang tidak terdaftar di sistem Kementerian Keuangan.

Anggota IAPI Dudi M Kurniawan menjelaskan pengguna jasa perlu memastikan laporan keuangannya akan diaudit oleh akuntan publik yang berkualifikasi, yakni salah satunya sudah resmi teregistrasi.

"Hati-hati di pasar sudah banyak juga akuntan menyatakan dirinya berkualifikasi tetapi sebenarnya mungkin tidak terdaftar," ujarnya. (DDTCNews)