Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:31 WIB
RESENSI BUKU DDTC LIBRARY
Jum'at, 11 Juli 2025 | 20:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 11 Juli 2025 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Kamis, 10 Juli 2025 | 19:30 WIB
TIPS PAJAK
Fokus
Reportase

Insentif Pajak Bisa Lebih Efektif jika Dibarengi Partisipasi WP

A+
A-
2
A+
A-
2
Insentif Pajak Bisa Lebih Efektif jika Dibarengi Partisipasi WP

Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Tengah II Herlin Sulismiyarti (kedua dari kiri) saat menjadi pembicara dalam acara Annual Conference of Taxation 2025 'Insentif Pajak untuk Sektor Strategis: Strategi Jitu atau Justru Tantangan bagi Tax Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi?' yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret, Minggu (22/6/2025).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meyakini insentif pajak berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong perekonomian nasional dan menggaet investasi dalam jangka panjang.

Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Tengah II Herlin Sulismiyarti menilai banyak multiplier effect yang positif untuk menjaga perekonomian, meski pemberian insentif pajak akan mengurangi penerimaan negara.

"Jadi, memang di sisi penerimaan akan terjadi pengurangan, tetapi hal itu untuk jangka pendek. Jangka panjangnya, akan ada lagi penerimaan yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Annual Conference of Taxation 2025 'Insentif Pajak untuk Sektor Strategis: Strategi Jitu atau Justru Tantangan bagi Tax Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi?' yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret, Minggu (22/6/2025).

Baca Juga: SKPKB 2024 Capai Rp72 T dan US$722 Juta, Mayoritas Tak Disetujui WP

Herlin menyampaikan pemerintah telah menyediakan insentif pajak untuk industri pionir, seperti tax holiday yang bertujuan mendongkrak investasi strategis. Menurutnya, negara membutuhkan industri pionir untuk mempercepat kebutuhan pembangunan.

Dia mencontohkan industri pionir berperan mendukung pembangunan infrastruktur, seperti stasiun kereta, jembatan, jalanan atau sarana umum lainnya. Dampak positifnya, pembangunan tersebut turut menggerakkan perekonomian, baik regional maupun nasional.

"Kalau perekonomian bisa berjalan, otomatis banyak hal yang terjadi. Ada penyerapan tenaga kerja, ada honor, ada insentif, gaji bagi pekerjanya, serta sarana dan prasarana otomatis akan tersedia," tuturnya.

Baca Juga: Trump Siapkan Bea Masuk Umum Sebesar 15%-20%

Herlin juga mengeklaim pemerintah telah memberikan insentif pajak secara terarah. Misal, skema insentif fiskal untuk industri pionir dengan UMKM ataupun pengusaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) itu berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Dia pun mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan sederet kemudahan tersebut. Menurutnya, implementasi insentif pajak akan berjalan lebih efektif apabila dibarengi dengan partisipasi wajib pajak itu sendiri.

"Kami memikirkannya tidak dalam satu kondisi tertentu saja, karena sudah memiliki tujuan ketika memberikan insentif, apa sih multiplier efek dari insentif itu. Mungkin tidak seketika, tapi jangka panjangnya pasti akan ada perubahan," tuturnya. (rig)

Baca Juga: Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani: Ada Penerimaan yang Diikhlaskan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DJP, insentif pajak, ekonomi, universitas sebelas maret, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 10 Juli 2025 | 15:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Insentif Pajak IKN Masih Sepi Peminat

Kamis, 10 Juli 2025 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Aktivasi Akun Coretax Ditjen Pajak

Kamis, 10 Juli 2025 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS Berlanjut, Apa Saja yang Dibahas?

berita pilihan

Sabtu, 12 Juli 2025 | 14:30 WIB
PER-12/PJ/2025

Ketentuan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE Luar Negeri Diatur Ulang

Sabtu, 12 Juli 2025 | 14:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN DJP 2024

SKPKB 2024 Capai Rp72 T dan US$722 Juta, Mayoritas Tak Disetujui WP

Sabtu, 12 Juli 2025 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kerja Sama Indonesia-Eurasia Disebut Jadi Pilar Diversifikasi Ekspor

Sabtu, 12 Juli 2025 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk Umum Sebesar 15%-20%

Sabtu, 12 Juli 2025 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani: Ada Penerimaan yang Diikhlaskan

Sabtu, 12 Juli 2025 | 12:00 WIB
PROVINSI PAPUA BARAT

Pemprov Papua Barat Minta ASN Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan

Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:30 WIB
APBN 2025

Kemenkeu Sudah Suntik Dana Transfer Rp400,6 Triliun ke Daerah

Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria dan Ketentuan Penghapusan NPWP

Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:31 WIB
RESENSI BUKU DDTC LIBRARY

Menakar Sistem Perpajakan yang Berkeadilan Gender