Bagaimana Ketentuan Pajak Atas Natura dan Kenikmatan? Simak Video Ini

Dengan menetapkan natura sebagai objek pajak, pemerintah ingin menciptakan kesetaraan dalam perlakuan pajak antara pendapatan yang diterima dalam bentuk uang dan pendapatan yang diterima dalam bentuk fasilitas oleh karyawan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh s.t.d.t.d UU HPP mengatur mengenai pengecualian beberapa bentuk natura dan kenikmatan dari objek pajak, seperti makanan dan minuman bagi pegawai, pemberian di daerah tertentu, fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, fasilitas yang berasal dari anggaran pemerintah, dan juga fasilitas tertentu dengan jenis dan batasan tertentu.

Selain dari perubahan dalam perlakuan pajak untuk natura, upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil juga tercermin dalam perubahan pada Pasal 18 UU PPh melalui UU HPP.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 kemudian memberikan kepastian hukum mengenai implementasi pajak atas natura dan/atau kenikmatan untuk semua pihak terkait. Peraturan ini merinci jenis-jenis natura dan/atau kenikmatan yang tidak termasuk objek pajak, cara menghitung biaya pajak atas natura dan/atau kenikmatan, metode penilaian nilai natura dan/atau kenikmatan, dan prosedur administratif terkait.

Lantas, seperti apa rincian dari ketentuan pengenaan pajak penghasilan atas natura dan kenikmatan ini? Apa saja natura yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh)?

Temukan jawabannya dalam episode ke-54 Bincang Academy bersama Anisa, Specialist dari DDTC Consulting.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton video melalui tautan berikut:

https://youtu.be/H272l2SWJ3I

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. Jangan lupa, subscribe akun YouTube DDTC Indonesia untuk mendapatkan berbagai ilmu perpajakan secara gratis! (sap)