DJP Wanti-Wanti: Jangan Tergiur Beli Meterai Murah di Bawah Rp10.000
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat perlu mewaspadai peredaran meterai palsu yang dijual di toko online maupun situs tidak resmi. Biasanya, mereka membanderol meterai dengan harga yang sangat murah.
Ditjen Pajak (DJP) pun mewanti-wanti supaya masyarakat luas tidak tergiur meterai yang harganya di bawah Rp10.000. DJP menyatakan meterai yang dijual di bawah nominal tersebut sudah pasti adalah barang palsu.
"Hati-hati dengan meterai palsu. Ingat, kalau ada meterai di bawah Rp10.000, itu pasti palsu!" imbau DJP melalui media sosial, dikutip pada Senin (23/6/2025).
Untuk keamanan dan kemudahan saat transaksi dokumen, DJP menyarankan wajib pajak untuk beralih menggunakan meterai elektronik (e-meterai). Untuk diketahui, e-meterai adalah meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik.
Terdapat beberapa website yang bisa digunakan untuk pembelian e-meterai. Adapun platform online untuk memperoleh e-meterai antara lain melalui situs resmi Peruri, yakni e-meterai.co.id.
Kemudian, pembelian e-meterai juga bisa melalui distributor resmi, seperti meterai-elektronik.com, pajakku.e-meterai.co.id, mitracomm.e-meterai.co.id, finnet.e-meterai.co.id, atau dli.e-meterai.co.id.
"Kawan Pajak juga bisa membeli meterai di Pos Indonesia meterai.posindonesia.co.id dan mitra resminya. Lebih praktis, lebih aman," jelas DJP.
Tambahan informasi, masyarakat juga bisa mengecek keaslian e-meterai. Caranya, bisa menggunakan aplikasi e-meterai scanner yang diterbitkan oleh Peruri. Selain itu, melakukan verifikasi e-meterai melalui situs verification.peruri.co.id. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Kemenkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.016 triliun hingga Mei 2025
PP 28/2025 Terbit, NPWP Tetap Jadi Bagian dari Nomor Induk Berusaha
Tindak Tegas Penanggung Pajak, Juru Sita Layangkan Surat Paksa
Termasuk Coretax, Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses Besok
berita pilihan
Setor Sendiri PPh Dividen Orang Pribadi Tidak Pakai Skema Kode Billing
Bupot PPh 21 Harus Dilengkapi NITKU Tempat Pembayaran Penghasilan
Ada Fasilitas Pajak untuk Dukung Ketahanan Pangan? Ini Kata Kemenperin
Penggunaan Nilai Buku dalam Pengalihan Harta Kini Diajukan via Coretax
Suplai Minyak Mentah Naik, ICP Mei 2025 Turun Jadi US$62,75 Per Barel
Bayar PNBP Lebih Mudah dengan Single Billing, Begini Pelaksanaannya
Threshold PKP Tinggi Jadi Penyebab PPN Indonesia Tak Efisien
Model Ideal dalam Memilih Pimpinan Pengadilan Pajak Pasca-Putusan MK
Pemkot Bakal Buka Gerai Pembayaran Pajak Kendaraan di Kantor Camat
