Hati-Hati! Penghapusan Sanksi Coretax Tidak untuk Semua Masa Pajak

“Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administratif yang terutang atas keterlambatan: a. pembayaran dan/atau penyetoran pajak; dan/atau b. pelaporan pajak atau penyampaian Surat Pemberitahuan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya,” bunyi diktum pertama KEP-67/PJ/2025, dikutip pada Jumat (28/2/2025).

Diktum Kedua KEP-67/PJ/2025 menguraikan keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang diberikan penghapusan sanksi. Melalui diktum kedua, dirjen pajak juga mengatur batas relaksasi pembayaran dan/atau penyetorannya.

Untuk mempermudah, berikut rangkumannya.

Berdasarkan rangkuman tersebut, misalnya, keterlambatan penyetoran PPN masa pajak Januari 2025 tidak akan dikenakan sanksi sepanjang disetorkan maksimal 10 Maret 2025. Selain itu, terlihat penghapusan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak belum diberikan untuk masa pajak di atas Januari 2025.

Selanjutnya, Diktum Ketiga KEP-67/PJ/2025 memerinci keterlambatan pelaporan pajak atau penyampaian SPT yang diberikan penghapusan sanksi. Melalui diktum tersebut, dirjen pajak juga mengatur batas waktu relaksasi pelaporan pajak atau penyampaian SPT. Untuk mempermudah, berikut rangkumannya.

Berdasarkan rangkuman tersebut, misalnya, keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN masa pajak Januari 2025 tidak akan dikenakan sanksi sepanjang dilaporkan maksimal 10 Maret 2025. Selain itu, terlihat penghapusan sanksi sudah diatur hingga masa pajak Maret 2025.

Perlu diingat, penghapusan sanksi tersebut dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan pajak (STP). Adapun atas keterlambatan yang sudah diterbitkan STP maka kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP (DJP) akan menghapus pengenaan sanksi tersebut secara jabatan. (sap)