Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 18 April 2025 | 15:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 17 April 2025 | 17:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Kamis, 17 April 2025 | 14:00 WIB
KELAS PPh Pasal 21 (12)
Selasa, 15 April 2025 | 18:15 WIB
KETUA MA 1974-1982 OEMAR SENO ADJI:
Fokus
Reportase

Jangan Lewatkan! Wawancara Eksklusif 3 Tim Capres Bicara Soal Pajak

A+
A-
26
A+
A-
26

JAKARTA, DDTCNews – Guna menggali pemahaman lebih mendalam mengenai agenda pajak dari setiap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemilu 2024, DDTCNews telah melakukan wawancara eksklusif dengan perwakilan dari masing-masing tim capres-cawapres.

Tim redaksi DDTCNews berkesempatan duduk bersama Co-captain Timnas Anies-Muhaimin Thomas Lembong, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno, dan Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Renard Widarto.

Dalam wawancara yang mendalam, DDTCNews menggali perincian kebijakan dan visi perpajakan yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan capres-cawapres.

Dari petikan wawancara, terungkap Anies-Muhaimin menawarkan kebijakan pajak yang rasional, memberikan insentif untuk aktivitas ekonomi yang positif, dan memperketat regulasi terhadap kegiatan yang berdampak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Prabowo-Gibran berkomitmen menaikkan tax ratio sebesar 0,5% setiap tahunnya. Rencana ini didukung oleh pembentukan badan penerimaan negara yang fokus pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan, terutama pajak.

Di sisi lain, Ganjar-Mahfud berjanji untuk menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun melalui upaya optimalisasi pajak, menyederhanakan birokrasi, memperkuat literasi pajak, dan memperkuat penegakan hukum.

Wawancara ini tentu akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang arah kebijakan pajak yang akan diusung oleh masing-masing pasangan capres-cawapres. 

Simak ketiga hasil wawancara selengkapnya.
1. Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong: 'Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil'.
2. Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka, Eddy Soeparno: 'Kami Siap Tingkatkan Penerimaan Secara Terukur dan Realistis'.
3. Direktur Muda TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Renard Widarto: 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'.

Sebagai informasi, wawancara eksklusif perwakilan dari masing-masing timses capres-cawapres ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam program Pajak dan Politik (Pakpol) DDTCNews dalam menyambut penyelenggaraan pemilu 2024.

Program Pakpol DDTCNews dihadirkan salah satunya untuk menjadi ruang bagi para calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif untuk menyampaikan gagasan, ide, serta rencana kerja yang ditawarkan.

Harapannya, masyarakat atau calon pemilih bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan pajak secara lebih mendalam sehingga lebih mantap ketika menentukan pilihan. Terlebih, sederhananya, suara yang diberikan oleh pemilih akan diikuti dengan prospek kontribusi pembayaran pajak pada masa depan.

Hadirnya program ini juga merupakan bagian dari wujud nyata dari 3 misi DDTCNews, yaitu menyediakan informasi, memberikan masukan atas kebijakan perpajakan, sekaligus menjadi wahana edukasi perpajakan bagi masyarakat.

Baru-baru ini, DDTCNews juga telah merilis laporan bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak yang menyajikan hasil survei dari 2.080 responden. Untuk mengunduh laporan tersebut, kunjungi laman https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu

Topik : wawancara, pajak dan politik, pakpol ddtcnews, pemilu 2024, timses capres-cawapres, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 April 2025 | 13:53 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perlu Justifikasi yang Tepat untuk Adakan Tax Amnesty Lagi

Rabu, 16 April 2025 | 12:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam Status Bebas Pajak Universitas Harvard Dicabut, Ada Apa?

Rabu, 16 April 2025 | 12:00 WIB
LAPORAN KINERJA DJBC 2024

DJBC Sebut Sengketa Perpajakan Akibat Impor Produk IT Cukup Tinggi

berita pilihan

Minggu, 20 April 2025 | 09:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan MNC University

Minggu, 20 April 2025 | 09:00 WIB
PMK 27/2025

PMK Baru! Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk RS Kardiologi Ini

Minggu, 20 April 2025 | 08:30 WIB
KOTA BENGKULU

Ada Data Objek PBB-P2 Ganda, Belasan Ribu SPPT Dihapus Pemda

Minggu, 20 April 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Jaga Daya Saing, RI Diingatkan Konsisten Terapkan Pajak Minimum Global

Minggu, 20 April 2025 | 07:30 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Punya Tunggakan Pajak? Manfaatkan Pemutihan yang Diadakan Pemda Ini

Sabtu, 19 April 2025 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat Lagi Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan sebelum Pengukuhan PKP

Sabtu, 19 April 2025 | 14:00 WIB
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ada Pemutihan! Kendaraan Mati 10 Tahun, Cukup Bayar 1 Tahun Saja