Kejar Tunggakan Rp43 Miliar, Pemda Optimalkan Penagihan Pajak Daerah

Ilustrasi.
MIMIKA, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mencatat tunggakan pajak daerah di wilayah ini senilai Rp43 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika Dwi Cholifa mengatakan pemkab bakal mengoptimalkan kegiatan penagihan pajak daerah pada tahun ini. Sebab, penyelesaian tunggakan pajak daerah belum maksimal pada tahun sebelumnya.
"Tunggakan kita turun dari sebelumnya Rp48 miliar menjadi Rp43 miliar. Progresnya 11%," katanya, dikutip pada Kamis (20/2/2025).
Dwi mengatakan tunggakan pajak daerah di Mimika terutama dari pajak bumi dan bangunan (PBB) senilai Rp36 miliar. Sementara sisanya, berasal dari berbagai jenis pajak daerah lainnya.
Dia menjelaskan Bapenda telah menyisir data mengenai tunggakan pajak daerah tersebut. Apabila tunggakan masih dalam hitungan bulan, Bapenda akan segera mengirim surat tagihan pajak kepada wajib pajak.
Sementara jika tunggakannya sudah terjadi selama bertahun-tahun, Bapenda memiliki melakukan kunjungan untuk penagihan aktif. Melalui kunjungan ini, Bapenda akan mengimbau wajib pajak segera menyelesaikan tunggakan pajaknya serta menawarkan relaksasi pembayaran apabila diperlukan.
"Kita kasih kemudahan. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran dengan sistem cicil," ujarnya dilansir salampapua.com.
Meski demikian, Dwi menyebut upaya penagihan tunggakan pajak daerah di wilayahnya belum mencakup penyitaan aset milik wajib pajak. Hal ini karena Kabupaten Mimika belum memiliki juru sita pajak walaupun sudah terbit peraturan yang menjadi payung hukum. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.