Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Sabtu, 24 Mei 2025 | 13:05 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN
Kamis, 22 Mei 2025 | 18:30 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 22 Mei 2025 | 12:15 WIB
RICHARD COLLIER (OXFORD), RITA DE LA FERIA (LEEDS):
Fokus
Reportase

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

A+
A-
3
A+
A-
3
Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim penurunan jumlah penduduk kelas menengah terjadi di semua negara, tidak hanya di Indonesia.

Menurut Jokowi, jumlah kelas menengah turun akibat ekonomi global yang masih melambat serta dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga hari ini.

"Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada Covid-19 pada 2-3 tahun lalu mempengaruhi. Semua negara sekarang ini berada pada kesulitan yang sama," katanya, dikutip pada Minggu (1/9/2024).

Baca Juga: BPK Rampungkan Pemeriksaan atas LKPP 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah dan proporsi kelas menengah Indonesia terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun ini mencapai 17,13% dari total populasi.

Pada 2019, proporsi kelas menengah mencapai 21,45% dari total populasi. Sementara itu, dari sisi jumlah, BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.

"Kami mengidentifikasi masih ada scarring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Baca Juga: Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Perlu diketahui, kelas menengah merupakan penduduk dengan pengeluaran setara dengan 3,5 kali hingga 17 kali garis kemiskinan.

Mengingat kebanyakan penduduk kelas menengah memiliki pengeluaran tak jauh lebih dibandingkan dengan 3,5 kali garis kemiskinan, Amalia mengatakan banyak kelas menengah yang berpotensi turun kelas menjadi penduduk menuju kelas menengah (aspiring middle class).

"Ada kerentanan, kalau nanti terganggu mereka masuk kembali ke kelompok aspiring middle class," tutur Amalia.

Baca Juga: Belanja Pemerintah Pusat Terealisasi Rp546,8 Triliun, Turun 7,6 Persen

Sebaliknya, proporsi penduduk aspiring middle class justru meningkat dari 48,2% pada 2019 menjadi 49,22% pada 2024. Adapun proporsi penduduk rentan miskin naik dari 20,56% pada 2019 menjadi 24,23% pada 2024. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : presiden jokowi, kelas menengah, ekonomi, pandemi covid-19, ekonomi global, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Gfr Ahmd

Senin, 02 September 2024 | 09:27 WIB
Bapaknya aja yang dongo gak bisa atasi masalah ini.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Mei 2025 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Tak Ada Data Neto, Realisasi Setoran Pajak Bruto Tembus Rp733 Triliun

Jum'at, 23 Mei 2025 | 15:15 WIB
RUU TAX AMNESTY

Fokus Revisi UU P2SK, Komisi XI DPR Belum Bahas RUU Tax Amnesty

Jum'at, 23 Mei 2025 | 12:30 WIB
DITJEN STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL

BKF Resmi Bertransformasi Jadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Jum'at, 23 Mei 2025 | 11:00 WIB
PELANTIKAN ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

Kepada Jajarannya, Sri Mulyani Harapkan Penerimaan Negara Meningkat

berita pilihan

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:09 WIB
MATERI USKP I/2025

Besok Ujian! Ini Daftar Materi untuk Belajar Agar Siap Hadapi USKP A-B

Minggu, 25 Mei 2025 | 15:00 WIB
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

BPK Rampungkan Pemeriksaan atas LKPP 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:45 WIB
KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERPAJAKAN

Meluruskan Penerapan Prinsip Equal Treatment dalam Kompetensi Kuasa WP

Minggu, 25 Mei 2025 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Negosiasi dengan Uni Eropa Gagal, AS Siap Kenakan Bea Masuk 50 Persen

Minggu, 25 Mei 2025 | 13:00 WIB
KP2KP BARADATU

Gaji di Bawah Rp4,5 Juta Per Bulan, WP Ajukan NPWP Non-Efektif

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:30 WIB
PERATURAN PAJAK

Apa Saja Sektor Lainnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P5L?

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:00 WIB
APBN 2025

Dibiayai Pajak, Belanja Kesehatan Sudah Terserap Rp47,6 Triliun

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

DPR Setujui RUU Pajak Trump, PTKP dan Kredit Pajak Bakal Dinaikkan

Minggu, 25 Mei 2025 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Badan Pemerintah yang Dikecualikan sebagai Subjek Pajak