Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Majelis Umum PBB Resmi Adopsi ToR Pembentukan Konvensi Pajak

Papan voting dalam pembentukan UN Tax Convention. 

NEW YORK, DDTCNews - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) resmi mengadopsi terms of reference (ToR) pembentukan Konvensi Pajak PBB atau UN Tax Convention atau yang sebelumnya sudah disiapkan komite ad hoc.

Pembentukan UN Tax Convention disetujui oleh 125 negara, utamanya negara berkembang. Lebih lanjut, 9 negara yang menolak pembentukan UN Tax Convention antara lain Amerika Serikat (AS), Argentina, Australia, Kanada, Israel, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Inggris.

Baca Juga: Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Terakhir, tercatat ada 46 negara, utamanya negara-negara anggota Uni Eropa, yang menyatakan abstain.

"Majelis Umum PBB ... memutuskan untuk mengadopsi ToR UN Tax Convention sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I laporan komite ad hoc," bunyi dokumen resolusi yang telah diadopsi, dikutip Jumat (13/12/2024).

Majelis Umum PBB pun memutuskan untuk membentuk intergovernmental negotiating committee yang bertugas menyusun draf UN Tax Convention sekaligus 2 protokol awal yang telah tercantum dalam ToR.

Baca Juga: Dinaikkan! Trump Tetapkan Bea Masuk Tambahan Jadi 20% atas Impor China

Sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan di komite ad hoc, 2 protokol awal dimaksud antara lain protokol tentang pemajakan atas transaksi lintas yurisdiksi yang terus meningkat akibat digitalisasi ekonomi (taxation of income derived from the provision of cross-border services in an increasingly digitalized and globalized economy) dan 1 protokol lain yang akan ditentukan kemudian.

Satu protokol lain dimaksud harus membahas tentang pemajakan atas ekonomi digital, langkah pencegahan aliran keuangan gelap terkait perpajakan, pencegahan dan penyelesaian sengketa, atau langkah untuk menangani pengelakan pajak oleh orang kaya.

Intergovernmental negotiating committee terdiri dari seorang ketua, 18 wakil ketua, dan 1 rapporteur yang dipilih berdasarkan representasi geografis yang adil dan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.

Baca Juga: Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Komite negosiasi dimaksud diminta untuk menggelar rapat mulai 2025 hingga 2027 setidaknya sebanyak 3 kali dalam setahun. Rapat pertama akan digelar pada 3 Februari hingga 6 Februari 2025 guna membahas mekanisme pengambilan keputusan dalam intergovernmental negotiating committee dan menetapkan pokok bahasan dari 2 protokol awal UN Tax Convention.

Lebih lanjut, intergovernmental negotiating committee diminta untuk menyelesaikan draf final UN Tax Convention dan 2 protokol awal selambat-lambatnya pada saat sidang ke-82 Majelis Umum PBB pada September 2027. (sap)

Baca Juga: Ditanya DPR, Kemenkeu Malaysia Tegaskan Penerapan PPnBM Masih Ditunda

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, UN Tax Convention, PBB, kerja sama pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Februari 2025 | 18:15 WIB
KABUPATEN CILACAP

Catat! Pemda Pastikan Tak Ada Kenaikan NJOP pada Tahun Ini

Kamis, 20 Februari 2025 | 12:00 WIB
SINGAPURA

Bantu Arus Kas Perusahaan, PM Singapura Tetapkan Potongan Pajak 2025

Kamis, 20 Februari 2025 | 10:51 WIB
SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Lagi! Profesional DDTC Raih Sertifikasi Internasional Bidang Pajak

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini