Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar

Ilustrasi. Pengendara membayar pajak saat mengurus pengecekan fisik kendaraan di Kantor Samsat di Padang, Sumatera Barat, Kamis (24/8/2023). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/nym.
TANJUNGPINANG, DDTCNews - Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara mengatakan realisasi PKB pada Januari 2025 tercatat turun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun lalu.
"Ada sedikit penurunan, tapi tidak terlalu signifikan," ujar Adi, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Realisasi PKB pada Januari 2025 tercatat baru senilai Rp35,7 miliar, turun Rp10,45 miliar bila dibandingkan dengan realisasi PKB pada Januari 2024 yang mencapai Rp46,15 miliar.
Meski kinerja pajak daerah turun, Adi optimis bahwa target penerimaan pajak daerah senilai Rp1,58 triliun yang sudah ditetapkan pada APBD 2025 masih bisa dicapai. "Karena ada potensi-potensi pajak daerah yang diberikan oleh pusat kepada kita," ujar Adi seperti dilansir hariankepri.com.
Adi mengatakan potensi pajak baru bagi Pemprov Kepulauan Riau adalah pajak alat berat (PAB) dan PKB atas kendaraan di atas air. Kedua jenis pajak tersebut bisa dipungut oleh Pemprov Kepulauan Riau sesuai UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Tapi belum kita laksanakan karena belum kita sosialisasikan dan masih dilakukan kajian apakah jika kedua sektor pajak itu dipungut dapat mengganggu dalam konteks ekonomi daerah kita," ujar Adi.
Sebagai informasi, opsen PKB dan opsen BBNKB sebesar 66% dari pokok PKB dan BBNKB mulai dikenakan oleh kabupaten/kota terhitung sejak 5 Januari 2025.
Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota berada dan dicantumkan dalam SKPD. Opsen dibayar menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.