Efisiensi Anggaran Era Prabowo Tekan Potensi Pajak Hotel

"Kami sudah memprediksi adanya penurunan penerimaan dari pajak hotel," kata Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Achmad Amrin, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menurut Achmad, situasi yang serupa sempat terjadi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, pemerintah pusat mengimbau instansi untuk tidak menyelenggarakan kegiatan di hotel. Imbauan tersebut berdampak signifikan terhadap penghasilan pelaku usaha hotel dan penerimaan pajak hotel di Mataram.

Saat ini, pemerintah tidak hanya sekadar mengeluarkan imbauan, melainkan memangkas anggaran belanja yang berkaitan dengan kegiatan MICE di hotel secara langsung berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025.

"Makanya kita antisipasi, mulai hari ini melakukan pengawasan. Kebetulan IDI sekarang ada acara. Nah, setelahnya akan seperti apa," ujar Achmad seperti dilansir lombokpost.jawapos.com.

Selain itu, Achmad mengatakan pihaknya juga sudah menghitung ulang potensi pajak hotel pada tahun ini. Proyeksi pajak hotel yang dihitung oleh BKD akan menjadi landasan dalam melakukan perubahan atas APBD 2025.

Tak hanya melakukan pengawasan dan penghitungan ulang, BKD Kota Mataram juga akan mengoptimalkan sumber pendapatan selain pajak hotel. "Coba kita lihat nanti, mana saja yang bisa dijadikan opsi lain," kata Achmad. (sap)