Luhut Sebut Govtech Bisa Tingkatkan Tax Ratio, Ternyata Ini Alasannya

Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan menilai Government Technology (Govtech) dapat ikut berperan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio).
Luhut mengatakan Govtech akan membuat sistem pada pemerintah lebih terintegrasi dan berbasis data. Dengan sistem yang terintegrasi, dia meyakini kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan.
"Govtech juga berperan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dan penerimaan negara," katanya melalui Instagram, dikutip pada Sabtu (1/3/2025).
Luhut mengatakan Govtech merupakan program prioritas pemerintah yang akan menjadi pilar utama dalam meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Di sisi lain, digitalisasi melalui Govtech juga menjadi langkah strategis untuk memperbaiki inefisiensi tersebut.
Dia menjelaskan DEN terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempersiapkan implementasi Govtech sebagai solusi percepatan transformasi digital. Hal ini diharapkan tidak hanya akan mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga meningkatkan perputaran uang dan produktivitas, yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Sejalan dengan penerapan Govtech, dia menilai tax ratio akan meningkat karena sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
"Sehingga potensi pendapatan negara dapat dimaksimalkan untuk pembangunan nasional," ujarnya.
Luhut berharapan Govtech tidak hanya menjadi sekadar inisiatif teknologi, tetapi transformasi fundamental menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Melalui Govtech, Indonesia akan dapat merealisasikan potensi besar untuk menjadi negara maju dan berdaya saing di era digital.
GovTech Indonesia diluncurkan pada 27 Mei 2024 sebagai penyedia solusi keterpaduan layanan digital pemerintah, mulai dari infrastruktur, portal nasional, hingga layanan digital publik prioritas. Sementara itu, Perum Peruri ditugaskan sebagai penyelenggara sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan penggerak keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah berdasarkan PP 82/2023.
Dengan penerimaan perpajakan senilai Rp2.232,7 triliun dan PDB nominal senilai Rp22.139 triliun pada 2024, diperoleh tax ratio sebesar 10,08%. Angka ini turun jika dibandingkan dengan tax ratio pada 2023 yang mencapai 10,31%.
Adapun pada tahun ini, tax ratio ditargetkan sebesar 10,2%. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.