Baru Dapat Izin 2024, Konsultan Pajak Boleh Kosongkan Realisasi PPL

"Jadi, 2025 itu harus melaporkan. Tetapi, SKPPL-nya masih kosong? Tidak apa-apa," kata Tri Wuri selaku perwakilan PPPK dalam sosialisasi yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dikutip pada Kamis (17/4/2025).

Dengan demikian, laporan tahunan 2024 yang disampaikan oleh konsultan pajak yang baru terdaftar pada 2024 tidak perlu dilampiri daftar realisasi Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Kewajiban untuk mengikuti PPL dan memenuhi SKPPL dihitung mulai Januari tahun berikutnya setelah diterbitkannya izin. Daftar realisasi PPL disampaikan pada tahun berikutnya setelah tahun timbulnya kewajiban mengikuti PPL.

Kesimpulannya, konsultan pajak yang baru memperoleh izin pada 2024 baru diwajibkan untuk mengikuti PPL pada 2025. Daftar realisasi PPL 2025 dilampirkan dalam laporan tahunan konsultan pajak 2025 yang harus disampaikan pada April 2026.

"Ketika melapor pada 2026, itu kewajibannya sudah tidak boleh kosong lagi untuk SKPPL-nya. Sudah harus ada minimal 20 SKPPL yang akan dilaporkan nanti pada 2026 untuk kegiatan 2025," ujar Tri.

Sebagai informasi, konsultan pajak berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan tercantum dalam Pasal 25 PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022.

Laporan tahunan harus memuat informasi terkait jumlah dan keterangan wajib pajak yang sudah diberikan jasa konsultasi, daftar realisasi kegiatan PPL, dan fotokopi kartu tanda anggota asosiasi konsultan pajak yang masih berlaku.

Laporan tahunan disampaikan secara elektronik paling lambat pada April tahun pajak berikutnya. Terkait dengan laporan tahunan konsultan pajak 2024, konsultan harus menyampaikan laporan melalui SIKOP dan Google Form pada laman https://bit.ly/LTKP2024. (rig)