Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

"Untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya [memberikan insentif] Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (2/6/2025).

Sri Mulyani mengatakan keputusan meniadakan diskon tarif listrik sebesar 50% sudah dibahas dalam pertemuan level menteri. Sebagai gantinya, pemerintah akan menggelontorkan bantuan berupa subsidi upah.

Dia mengeklaim pemerintah siap menyalurkan bantuan subsidi upah karena data masyarakat penerima bantuan sudah komprehensif. Kriteria penerima bantuan antara lain pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta sesuai dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita menargetkan untuk [memberikan] bantuan subsidi upah," ujarnya.

Pemerintah menyiapkan pagu Rp10,72 triliun untuk menggelontorkan subsidi upah. Adapun bantuan yang diberikan rencananya senilai Rp300.000 untuk 17,3 juta pekerja atau buruh dengan gaji kurang dari atau sama dengan Rp3,5 juta per bulan.

Bantuan subsidi upah juga diberikan untuk 288.000 guru Kemendikdasmen dan 277.000 guru Kemenag. Adapun bantuan upah tersebut diberikan dalam kurun 2 bulan, yaitu Juni-Juli 2025, dan akan disalurkan bulan ini.

Guna menjaga daya beli dan stabilisasi ekonomi, pemerintah akan memberikan 5 insentif pada Juni-Juli 2025, termasuk bantuan subsidi upah. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut mencapai Rp24,44 triliun.

Pertama, diskon tiket kereta sebesar 30%, tiket pesawat mendapatkan PPN DTP 6%, dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Kedua, diskon tarif tol sebesar 20% untuk 110 juta pengendara selama libur sekolah.

Ketiga, penebalan bansos berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan, dan bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan. Tiap-tiap program diperuntukkan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Keempat, bantuan subsidi upah. Kelima, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50% selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya. (rig)