Optimasi Penerimaan Pajak, Prabowo Setujui Pembentukan Komite Khusus

"Tadi yang kita tegaskan adalah pentingnya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak," katanya, dikutip pada Rabu (8/1/2025).

Mari menuturkan studi World Bank yang dirilis pada Desember 2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tax gap yang lebar. Tax gap—selisih antara yang benar-benar diperoleh dan yang seharusnya diperoleh—mencapai 6,4% dari PDB atau setara dengan Rp1.500 triliun.

Jika diperinci, sekitar 3,7% PDB tax gap timbul karena gap kepatuhan, sedangkan 2,7% PDB lainnya timbul akibat gap kebijakan.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong digitalisasi untuk memperbaiki administrasi pajak, termasuk dalam hal kebijakan pajak. Harapannya, Komite Percepatan Transformasi Digital bisa mengakselerasi transformasi digital yang mencakup digital identity, digital payment, dan data exchange.

Terlebih, Kementerian Keuangan juga telah meluncurkan coretax administration system yang akan mendigitalisasi berbagai proses bisnis di bidang pajak.

"Karena intinya percuma kita menaikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Maka itu kepatuhan lebih dahulu [perlu ditingkatkan]," ujar Mari.

Sebagai informasi, Prabowo menyetujui rencana pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital usai bertemu dengan DEN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini.

Rini menyebut Kementerian PAN-RB bersama kementerian lainnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan transformasi digital, termasuk di bidang perpajakan. Dalam transformasi tersebut, terdapat beberapa hal yang diperhatikan, terutama mengenai persiapan digital public infrastructure.

"Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti, transformasi digital, kami bisa bantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional," tuturnya. (rig)