Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Program Pendidikan Dibiayai Pajak, Kemenkeu Beberkan Realisasinya

A+
A-
2
A+
A-
2
Program Pendidikan Dibiayai Pajak, Kemenkeu Beberkan Realisasinya

Aktivitas pekerja di lokasi pembangunan sekolah rakyat di Pajajaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/5/2025). Pemerintah mencanangkan program sekolah rakyat yang dirancang untuk mengatasi persoalan anak putus sekolah melalui pendekatan sosial serta membebaskan biaya pendidikan di 100 lokasi di Indonesia dan ditargetkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2025 dengan daya tampung maksimal 1.000 siswa per lokasi. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah untuk mendanai program pendidikan di Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan saat ini ada 3 program pendidikan yang sedang dikembangkan, yaitu sekolah unggul, sekolah rakyat dan revitalisasi sekolah.

"Program prioritas lain yang ingin kami sampaikan di bidang pendidikan ada sekolah unggul, sekolah rakyat dan revitalisasi sekolah," ujarnya, dikutip pada Jumat (20/6/2025).

Baca Juga: RI Kini Punya Piagam Wajib Pajak, Jadi Acuan Pegawai DJP Saat Bertugas

Untuk program sekolah unggul, lanjut Suahasil, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp2 triliun. Pagu itu akan digunakan untuk membangun 4 SMA Unggul Garuda dan dana abadi SMA Unggul Garuda.

Pada tahap awal, pemerintah berencana membangun SMA Unggulan Garuda di 4 provinsi, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara.

Hingga sekarang, tercatat baru 2 lokasi, yakni Bangka Belitung dan NTT, yang siap untuk dibangun gedung sekolah. Sementara itu, pembangunan sekolah yang digagas Presiden Prabowo itu masih harus menunggu izin Amdal.

Baca Juga: Pendaftar USKP II/2025 yang Lolos Verifikasi Akan Diumumkan 1 Agustus

"Progress-nya, 2 lokasi telah siap, dan pembangunannya menunggu kelengkapan administrasi," kata Suahasil.

Kemudian, Kemenkeu mencatat biaya operasional untuk mengembangkan sekolah rakyat mencapai Rp1,2 triliun. Saat ini, Kementerian Sosial telah mengidentifikasi 100 lokasi untuk menyelenggarakan sekolah rakyat.

Untuk kebutuhan renovasi bangunan, rehabilitasi balai, dan bangunan pemda tahap awal, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp396,9 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hingga Mei 2025, pagu yang terpakai sudah Rp327,1 miliar.

Baca Juga: Lupa Centang Uang Muka, PKP Diimbau Bikin Faktur Pajak Pengganti

Selanjutnya, Kemendikdasmen akan melaksanakan revitalisasi sekolah dengan anggaran senilai Rp16,97 triliun. Alokasi dana itu bertujuan untuk merenovasi sebanyak 10.440 satuan pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta.

Suahasil menyebutkan pagu telah digelontorkan senilai Rp13,9 miliar untuk revitalisasi 6 SMK. Sementara Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp2,52 triliun untuk revitalisasi 2.120 madrasah di seluruh Indonesia. (rig)

Baca Juga: Malaysia Optimistis AS Bakal Sepakati Tarif Bea Masuk di Bawah 20%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Wamenkeu suahasil, kemenkeu, sekolah rakyat, anggaran pendidikan, pajak, nasionak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPN Bekal Kesehatan hingga Ransum Militer Kini Ditanggung Pemerintah

Kamis, 24 Juli 2025 | 20:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA UTARA

Sengaja Tak Sampaikan SPT, Direktur PT Ini Terancam Penjara

Kamis, 24 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Uang Muka Kedua, Kring Pajak Jelaskan Cara Bikin Fakturnya

berita pilihan

Sabtu, 26 Juli 2025 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Rumuskan Stimulus Ekonomi di Semester II, Ini Bocorannya

Sabtu, 26 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

RI Kini Punya Piagam Wajib Pajak, Jadi Acuan Pegawai DJP Saat Bertugas

Jum'at, 25 Juli 2025 | 20:00 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Pendaftar USKP II/2025 yang Lolos Verifikasi Akan Diumumkan 1 Agustus

Jum'at, 25 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Gandeng Aparat Penegak Hukum, DJBC Gencarkan Pengawasan dan Penindakan

Jum'at, 25 Juli 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Lupa Centang Uang Muka, PKP Diimbau Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 25 Juli 2025 | 18:00 WIB
KONSULTASI PAJAK

Seperti Apa Ketentuan Peralihan bagi PKP dengan Kantor Virtual?

Jum'at, 25 Juli 2025 | 17:30 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Sederhanakan Rumus Tarif Pajak Efektif, OECD Siapkan Safe Harbour Baru

Jum'at, 25 Juli 2025 | 16:30 WIB
PMK 13/2025

Fasilitas PPN Rumah DTP Diputuskan Tetap 100% hingga Desember 2025