Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

“Dahulu password akun wajib pajak badan digunakan secara bersama-sama, tetapi pada Coretax DJP praktik ini tidak diperlukan lagi. Pada Coretax DJP, PIC adalah wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk oleh wajib pajak badan untuk mewakilinya dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan,” terang DJP dalam Buku Panduan PIC, dikutip pada Minggu (2/1/2025).

Penunjukkan PIC pada coretax dimaksudkan untuk mendukung administrasi perpajakan khususnya bagi wajib pajak badan (perusahaan). Hal ini memberikan privasi atas akses data tertentu di dalam menu perpajakan dengan memperhatikan fleksibilitas bagi wajib pajak badan.

Seseorang yang menjadi PIC perusahaan atau pihak yang diberi role akses dari perusahaannya harus masuk ke coretax dari akun wajib pajak orang pribadinya terlebih dahulu. Kemudian, orang tersebut memilih opsi untuk impersonate sebagai wajib pajak badan yang diwakilinya dan menjalankan peran sesuai dengan akses yang diberikan.

Dengan adanya PIC (impersonate) dan penambahan role akses maka kini menjadi jelas siapa orang pribadi ataupun pihak yang diberi peran untuk menandatangani ataupun melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi badan/perusahaan.

Sebab, tanda tangan elektronik di coretax kini melekat pada orang pribadi dan tidak lagi menggunakans sertifikat elektronik badan. Hal ini juga dapat diterapkan untuk menghindari fraud dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Tanda tangan elektronik melekat pada orang pribadi atau orang perseorangan baik dalam kedudukannya sebagai diri sendiri atau mewakili badan usaha atau instansi”. terang DJP pada modul yang sama.

Saat awal registrasi, sistem coretax akan menetapkan penanggungjawab yang terdapat di DJP Online sebagai default PIC. Apabila terdapat perubahan, PIC dapat dialihkan ke wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC.

DJP pun telah menerangkan pihak-pihak yang bisa ditunjuk sebagai PIC melalui buku panduan bertajuk Penanggung Jawab (Person In Charge/PIC, Impersonate, dan Penambahan Role Kases Bagi Wajib Pajak Badan.

Melalui panduan tersebut, DJP menegaskan PIC adalah individu yang memiliki akses penuh ke sistem wajib pajak badan melalui skema impersonate. PIC dapat ditunjuk oleh manajemen perusahaan, tidak harus di level direktur utama, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengelola akses data penting dalam sistem Coretax DJP.

Berdasarkan pengertian PIC tersebut, orang yang ditunjuk sebagai PIC tidak harus di level direktur utama atau pihak yang memiliki jabatan tertinggi di perusahaan. DJP menuturkan pihak pada level di bawah direktur utama seperti direktur keuangan juga dapat ditunjuk sebagai PIC.

Pihak pada level di bawah direktur utama dapat ditunjuk sebagai PIC sepanjang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai kebutuhan perusahaan. DJP juga menjelaskan pihak yang ditunjuk sebagai PIC tidak harus pengurus yang tercantum dalam akta pendirian.

Adapun karyawan yang diberikan penugasan resmi oleh manajemen perusahaan juga dapat ditunjuk sebagai PIC. Misal, karyawan yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengelola akses penuh terhadap sistem coretax.

Artinya, karyawan biasa dapat menjadi PIC asalkan ditugaskan secara resmi oleh manajemen perusahaan dan memiliki kompetensi untuk mengelola akses serta data dalam sistem coretax. Hal yang perlu diperhatikan adalah orang yang menjadi PIC harus memiliki keterkaitan formal dengan perusahaan dan ditugaskan secara resmi oleh manajemen.

Untuk membaca penjelasan perihal PIC, impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan, Anda dapat men-download panduannya melalui tautan berikut. (sap)