Soal Batas Omzet GloBE, Perusahaan Perlu Perhatikan Lapkeu Konsolidasi

"Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yang mempunyai kepentingan pengendali pada entitas lainnya yang memuat informasi terkait harta, kewajiban, penghasilan, biaya, dan arus kas dari entitas tersebut dan entitas yang dikendalikan, yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi," bunyi Pasal 1 ayat 3 huruf a PMK 136/2024, dikutip Senin (20/1/2025).

Adapun laporan keuangan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi, pertama, laporan keuangan yang disusun oleh suatu entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima yang memuat informasi terkait harta, kewajiban, penghasilan, biaya, dan arus kas dari entitas tersebut dan entitas lainnya di mana entitas yang disebut pertama mempunyai kepentingan pengendali disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.

Kedua, dalam hal grup perusahaan multinasional berupa entitas di 1 negara yang memiliki 1 atau beberapa bentuk usaha tetap (BUT) di negara lain, laporan keuangan entitas yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima dianggap sebagai laporan keuangan konsolidasi Pasal 2 ayat (1).

Perlu dicatat, Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima adalah IFRS dan prinsip akuntansi yang umum diterima di Australia, Brasil, Kanada, Uni Eropa, negara-negara anggota wilayah ekonomi Eropa, Hong Kong, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, China, India, Korea Selatan, Rusia, Singapura, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat (AS).

Ketiga, dalam hal entitas induk utama memiliki laporan keuangan konsolidasi tetapi tidak disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima, laporan keuangan yang disusun dengan penyesuaian untuk mencegah terjadinya distorsi kompetitif yang material (material competitive distortion) adalah laporan keuangan konsolidasi Pasal 2 ayat (1).

"Distorsi kompetitif yang material (material competitive distortion) ... merupakan nilai variasi agregat lebih dari EUR75 juta yang timbul dari perbedaan penerapan prinsip atau prosedur akuntansi yang bukan merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima dibandingkan dengan prinsip atau prosedur sesuai dengan IFRS," bunyi Pasal 2 ayat (6).

Keempat, laporan keuangan adalah laporan keuangan konsolidasi Pasal 2 ayat (1) bila entitas induk utama tidak menyusun laporan keuangan sesuai poin pertama, kedua, dan ketiga tetap dianggap memiliki keharusan untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui.

Sebagai catatan, Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui memiliki definisi yang berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima. "Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui adalah prinsip akuntansi yang umum yang diperbolehkan oleh badan akuntansi yang berwenang (authorised accounting body) di negara atau yurisdiksi suatu entitas berada," bunyi Pasal 1 angka 20 PMK 136/2024.

Laporan keuangan yang disusun oleh entitas induk utama pada poin keempat bisa berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau standar lainnya yang disesuaikan untuk mencegah material competitive distortion.

Contoh, Invest Co yang berlokasi di negara A tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Invest Co bukanlah entitas investasi. Dalam menjalankan usahanya, Invest Co memiliki kepentingan pengendali atas beberapa entitas konstituen dalam bagan berikut:

Oleh karena Invest Co tidak memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasi Invest Co adalah laporan keuangan yang seolah-olah harus disusun berdasarkan IFRS.

Invest Co dianggap memiliki kepentingan pengendali atas Headquarters Co, Operating Co 1, Operating Co 2, MNE Parent 1, Sub 1, MNE Parent 2, dan Sub 2 mengingat bila Invest Co menyusun laporan keuangan berdasarkan IFRS, Invest Co seolah telah mengonsolidasikan hasil keuangannya dengan hasil keuangan dari entitas-entitas tersebut. (sap)