Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026 Dinilai Masih Realistis

A+
A-
0
A+
A-
0
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,8% pada 2026 Dinilai Masih Realistis

Pengujung memadati pasar tradisional di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 sebesar 5,2% hingga 5,8% masih tergolong realistis.

Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto memperkirakan kinerja perekonomian pada 2026 masih akan diliputi berbagai tantangan. Namun, tetap ada ruang untuk mencapai rentang target pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah asal berbagai program prioritas direalisasikan.

"Dengan angka 5,2% sampai 5,8%, kita melihat bahwa angka pertumbuhan itu masih cukup realistis karena banyak program-program yang masih belum berjalan," katanya dikutip pada Sabtu (24/5/2025).

Baca Juga: Anggaran Bansos Dibiayai Pajak, Bulog Ditugasi Salurkan Bantuan Beras

Wihadi mengatakan perekonomian nasional pada 2026 antara lain akan dipengaruhi oleh ketidakpastian perdagangan dan investasi global. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif guna mengurangi dampak negatif gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional.

Dia menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat dicapai dengan cara merealisasikan berbagai program strategis pemerintah. Misal, program makan bergizi gratis dan program ketahanan pangan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat ditopang melalui akselerasi investasi dan program hilirisasi agar produk Indonesia memiliki nilai tambah.

Baca Juga: Survei Kepuasan Pelayanan Pajak, DJP Kirim Link ke WP via WhatsApp

"[Target pertumbuhan ekonomi] 5,2% sampai 5,8% masih mempunyai harapan untuk bisa tercapai karena kita masih mendorong investasi dengan adanya Danantara dan adanya hilirisasi," ujarnya.

Pemerintah dalam KEM-PPKF 2026 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 2026 akan berkisar 5,2% hingga 5,8%. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan.

Beberapa di antaranya yakni menjaga daya beli masyarakat serta mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan kualitas SDM. (dik)

Baca Juga: Apa Itu Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : KEM-PPKF 2026, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, APBN, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 Juli 2025 | 09:00 WIB
PERPRES 68/2025

Implementasi SPP-TDLN Tunggu Penetapan Mitra

Rabu, 09 Juli 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Bea Keluar Emas dan Batu Bara Dikaji, Kepastiannya di Nota Keuangan

Selasa, 08 Juli 2025 | 20:30 WIB
PRROVINSI DKI JAKARTA

Bagaimana Ketentuan Pajak Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta?

Selasa, 08 Juli 2025 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Cadangan Devisa Indonesia Naik Tipis Berkat Pajak dan Global Bond

berita pilihan

Rabu, 09 Juli 2025 | 19:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Lapor SPT via Coretax, Pastikan Ini Sudah Divalidasi

Rabu, 09 Juli 2025 | 19:00 WIB
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Anggaran Bansos Dibiayai Pajak, Bulog Ditugasi Salurkan Bantuan Beras

Rabu, 09 Juli 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bea Masuk Trump Berlaku 1 Agustus, RI Optimalkan Waktu untuk Negosiasi

Rabu, 09 Juli 2025 | 18:00 WIB
DITJEN PAJAK

Survei Kepuasan Pelayanan Pajak, DJP Kirim Link ke WP via WhatsApp

Rabu, 09 Juli 2025 | 16:23 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Negosiasi Bea Masuk dengan AS Berlanjut, Sri Mulyani Harapkan Ini

Rabu, 09 Juli 2025 | 16:00 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

DDTC Masuk Nominasi Tax Innovator Firm of The Year di ITR Awards 2025

Rabu, 09 Juli 2025 | 15:30 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Puluhan Peserta Ikuti Seminar DDTC Academy soal Tahapan Pendahuluan

Rabu, 09 Juli 2025 | 15:30 WIB
LAPORAN KEUANGAN DJP 2024

2024, Nilai Ketetapan Pajak yang Disengketakan Sudah Tembus Rp100 T